Senin, 18 Mei 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Aliansi BEM Bangkalan Demo DPRD, Desak Program Pemerintah Diawasi Ketat

Redaksi - Monday, 18 May 2026 | 07:06 AM

Background
Aliansi BEM Bangkalan Demo DPRD, Desak Program Pemerintah Diawasi Ketat
Massa aksi dari Aliansi BEM Bangkalan Bersatu (AB3) saat demo di depan kantor DPRD setempat ( Istimewa/)

salsabilafm.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bangkalan Bersatu (AB3) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (18/5/2026).


Massa aksi datang dengan mengenakan jaket almamater dari 13 perguruan tinggi yang tersebar di Bangkalan. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait lemahnya fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah.


Sebelum mengepung gedung parlemen, para mahasiswa terlebih dahulu berkumpul dan melakukan konsolidasi di area Taman Makam Pahlawan (TMP) Bangkalan. Kemudian melakukan long march menuju gedung DPRD sambil membentangkan poster berisi kritik dan menyampaikan orasinya di sepanjang jalan.




Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak DPRD Bangkalan untuk meningkatkan fungsi pengawasan (controlling) secara melekat terhadap sejumlah program, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mereka menilai, lemahnya pengawasan legislatif membuat implementasi program di lapangan berjalan kurang maksimal.


"Kami meminta DPRD lebih serius dan taringnya lebih tajam dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan serta program pemerintah," ujar salah seorang orator saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil komando.




Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu sorotan tajam dari para mahasiswa. Mereka menilai, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan mendasar di lapangan. Mulai dari carut-marut perekrutan pegawai, legalitas operasional dapur, ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga adanya dugaan pemotongan upah karyawan.


Tak hanya program MBG, massa aksi juga menyoroti lambatnya pembangunan infrastruktur jalan, buruknya mutu pelayanan kesehatan, stagnasi pengentasan kemiskinan, serta indikasi dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah instansi layanan publik.


"Kami menuntut adanya evaluasi total yang transparan agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah, bukan sekadar formalitas," teriak peserta aksi lainnya. (*)