451 Anggota DPR Hadiri Paripurna Perdana Bersama Prabowo

salsabilafm.com - Sebanyak 451 anggota DPR RI menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPR RI yang untuk pertama kalinya dihadiri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara, Rabu (20/5/2026).

Jumlah kehadiran tersebut tercatat lebih banyak dibanding rapat paripurna biasanya yang umumnya dihadiri kurang dari 400 anggota dewan. Rapat turut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah ketua umum partai politik.

Ketua DPR RI Puan Maharani, pimpinan rapat, menyampaikan bahwa kuorum telah terpenuhi berdasarkan daftar hadir yang dicatat Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada rapat permulaan DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Dengan demikian kuorum telah tercapai," ujar Puan. 

Sejumlah ketua umum partai yang hadir diketahui juga menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tidak hadir karena sedang menjalankan ibadah haji.

Di luar jajaran kabinet, rapat juga dihadiri Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Muzammil Yusuf serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir dan diwakili oleh putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Puan menyebut rapat paripurna kali ini menjadi momen istimewa karena Presiden Prabowo hadir langsung untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

"KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027, yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara," ujar Puan. (*)