Sejumlah Jabatan Strategis di Pemkab Sampang Kosong, BKPSDM Tunggu Proses dan Kemampuan Anggaran

salsabilafm.com - Sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hingga kini masih belum terisi secara definitif. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa posisi strategis masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pelaksana Harian (Plh).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Sampang, Arief Lukman Hidayat, mengatakan, pemerintah daerah berupaya agar kekosongan jabatan tersebut segera terisi. Namun, proses pengisiannya harus melalui mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan.

"Kami tentu ingin segera terisi. Namun, prosesnya harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang berlaku," katanya, Senin (8/6/2026). 

Dia menjelaskan, saat ini BKPSDM masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai serta evaluasi terhadap jabatan yang kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengisian jabatan sesuai kebutuhan organisasi dan mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Selain aspek kebutuhan organisasi, pengisian jabatan juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal itu menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan usulan formasi pegawai, baik untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hingga saat ini, jumlah formasi yang akan diusulkan masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.

"Kami menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Karena setiap formasi yang diusulkan nantinya akan berdampak pada pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai," ujarnya.

BKPSDM, lanjut Arief, juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghitung kemampuan fiskal daerah sebelum menentukan jumlah formasi yang akan diajukan.

Menurutnya, meski kebutuhan pegawai dan pejabat definitif di sejumlah OPD masih cukup tinggi, Pemkab Sampang memastikan proses pengisian jabatan akan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

"Dengan demikian, pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Sampang diharapkan dapat berjalan lebih terukur dan sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus menjaga keberlanjutan kemampuan anggaran daerah," pungkasnya. (Mukrim)