Inggris Berencana Reset Hubungan dengan Israel dan Dukung Palestina

salsabilafm.com – Inggris berencana menata ulang atau melakukan reset hubungan dengan Israel serta mengambil langkah yang lebih aktif dalam mendukung Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9/2026).

Salah satu kebijakan baru yang akan disampaikan Miliband adalah larangan perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Larangan tersebut kemungkinan juga mencakup sejumlah jasa yang berkaitan dengan permukiman, termasuk pembiayaan dan periklanan.

Miliband juga akan kembali menegaskan dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Ia diperkirakan akan menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina serta menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataannya kepada anggota parlemen, Miliband diperkirakan menggunakan bahasa yang lebih tegas untuk mengecam kondisi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza.

Pemerintah Inggris menilai perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dapat mengancam prospek terbentuknya negara Palestina.

Inggris secara resmi menganggap permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai ilegal berdasarkan hukum internasional.

Kebijakan larangan perdagangan tersebut juga disebut sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 yang menyatakan negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Sebelumnya, pemerintah Inggris menilai larangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan karena adanya kesulitan membedakan produk yang berasal dari permukiman dengan produk dari Israel.

Namun, melalui kebijakan baru tersebut, perdagangan dan investasi tertentu yang berkaitan dengan permukiman akan dinyatakan ilegal.

Total perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel tercatat mencapai sekitar 6 miliar poundsterling pada 2025.

Dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan ekonomi kedua negara masih akan bergantung pada respons Israel.

Miliband sebelumnya juga menyoroti pembatasan bantuan yang masuk ke Gaza oleh Israel dengan alasan keamanan. Namun, pemerintah Israel membantah keras tuduhan tersebut.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan merespons laporan tersebut dengan menyerukan agar Duta Besar Inggris diusir dari Israel.

"Usir duta besar Inggris malam ini juga!" kata Smotrich.

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee turut mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris. Ia menuduh pemerintah Inggris memiliki sikap yang diliputi kebencian terhadap Yahudi.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebelumnya juga telah menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman di Tepi Barat. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.

Pemerintah Inggris menilai situasi di Tepi Barat semakin mendesak setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat membagi Tepi Barat menjadi dua dan semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina.

Langkah Miliband tersebut muncul setelah jajak pendapat yang dirilis The Guardian menunjukkan warga Inggris dari berbagai kelompok politik cenderung mendukung pelarangan perdagangan dengan permukiman Israel, dengan perbandingan lebih dari dua banding satu.

Jajak pendapat Opinium yang diterbitkan oleh Dewan Eropa menunjukkan 46 persen warga Inggris mendukung larangan perdagangan barang dari permukiman Israel. Sementara itu, hanya 18 persen yang menyatakan menolak kebijakan tersebut. (*)