Empat Pejabat Baru Sumenep Dilantik, Bupati Fauzi Titip Sejumlah PR Penting

salsabilafm.com -  Empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dilantik Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, pada Jumat (04/09/2026), dilansir dari Berita Jatim.

Empat pejabat tersebut sebelumnya mengikuti seleksi terbuka (assessment) dan masuk dalam tiga besar calon kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Tiga nama di masing-masing calon Kepala OPD hasil seleksi Timsel, kemudian diserahkan ke Bupati untuk dipilih salah satu dan dilantik menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Empat orang yang terpilih dan dilantik tersebut adalah Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat," kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Ia meminta agar para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kepala OPD baru saya harap bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta bekerja dengan orientasi pada pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Bupati pun membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan para pejabat baru tersebut. Untuk Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, diminta mampu meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, serta penguatan pelayanan di bidang perhubungan.

Sedangkan untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diharapkan mampu menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur politik.

Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD, diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, karena penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan keselamatan masyarakat.

"Untuk Kepala Satpol PP, penegakan Peraturan Daerah harus dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis, sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat," paparnya.

Bupati meminta agar seluruh pejabat mampu membangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik. "Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama," tandasnya.

Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik agar melakukan inovasi dan tidak cepat berpuas diri, mengingat setiap perangkat daerah tuntutannya harus mampu merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, serta berbasis pada data.

"Untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah," tukasnya. (*)