Guru PPPK Telantar Usai Terima SK, DPRD Sampang Akan Bentuk Pansus

salsabilafm.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi secara total manajemen kepegawaian tenaga pendidik di wilayah setempat.

Langkah ini diambil menyusul laporan sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang telantar meski telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Persoalan ini mencuat setelah para tenaga pendidik baru tersebut mendatangi sekolah penempatan, namun ditolak oleh pihak lembaga. Sekolah-sekolah tersebut berdalih bahwa kuota atau formasi guru sudah penuh, sehingga para pemegang SK PPPK ini tidak mendapatkan jam mengajar maupun ruang kelas.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyayangkan lemahnya sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang.

"Dinas Pendidikan seharusnya sudah menyiapkan data sekolah mana saja yang memang kekurangan guru. Jika sekarang SK sudah turun tapi ditolak sekolah karena alasan penuh, ini adalah keteledoran tim teknis di Dinas Pendidikan," katanya, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, persoalan ini seharusnya tidak terjadi jika Dinas Pendidikan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan guru secara akurat sebelum mengajukan data ke BKPSDM dan Bupati.

Mahfud menilai sinkronisasi data antara kebutuhan di lapangan dengan penempatan yang tertera di SK sangat krusial agar tidak muncul penolakan yang merugikan para tenaga pendidik.

"Melihat kompleksitas permasalahan pendidikan di Kabupaten Sampang yang terus berulang-mulai dari polemik KBM hingga karut-marut administrasi PPPK, kami berencana mengambil langkah politik yang lebih serius," tegasnya.

Dikatakan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena merugikan hak para tenaga pendidik.  Mahfud berjanji akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kepada pimpinan DPRD Sampang. Pansus ini nantinya akan bertugas mengaudit dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja sistem pendidikan di Kabupaten Sampang.

"Saya akan usulkan pembentukan Pansus ke pimpinan. Terkait disetujui atau tidak, itu nanti bergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi lain. Namun, ini langkah penting agar masalah pendidikan di Sampang tidak terus menjadi benang kusut," pungkasnya. (Mukrim)