Aset Tambang NU Dipastikan Milik Organisasi 100 Persen, Hasilnya untuk Kemaslahatan Umat

salsabilafm.com – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 menegaskan, seluruh aset tambang yang dikelola NU merupakan milik penuh Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan tidak dapat diklaim oleh individu maupun badan usaha mana pun.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Perkumpulan tentang Pengelolaan Aset Tambang yang disepakati dalam Munas-Konbes NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Senin (22/6/2026).

Sekretaris Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU 2026, Prof. Mohammad Nuh, mengatakan, peraturan itu mengatur empat aspek utama, yakni kepemilikan, tata kelola, pemanfaatan, dan keberlanjutan usaha tambang.

"Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan peraturan perkumpulan tentang tambang, pengelolaan aset tambang. Ini yang dulu sempat heboh macam-macam, tapi sudah kita sepakati melalui peraturan perkumpulan itu," ujar Nuh.

Dia menegaskan, seluruh aset tambang berada di bawah kepemilikan organisasi dan tidak boleh dikuasai pihak tertentu.

"Aset ini adalah aset Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh orang per orang atau PT apa pun yang mengklaim memiliki aset ini. Kepemilikannya 100 persen adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama," tegasnya.

Dalam aspek tata kelola, NU menetapkan pengelolaan tambang harus berlandaskan prinsip syariat dan keputusan muktamar sebelumnya. Kegiatan eksplorasi diperbolehkan, namun eksploitasi yang berlebihan hingga merusak lingkungan tidak dibenarkan.

Nuh menjelaskan, NU juga akan menggandeng perusahaan yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pertambangan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Sementara itu, pada aspek pemanfaatan, hasil pengelolaan tambang diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh struktur organisasi, mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pengurus wilayah, cabang, ranting, hingga berbagai lembaga di bawah naungan NU.

Dia menegaskan, keuntungan usaha tambang tidak boleh dinikmati oleh pengurus secara pribadi.

"Tidak boleh dan tidak dibenarkan yang mendapatkan kemanfaatan itu pengurus perorangan," katanya.

Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama. Pengelolaan tambang harus dilakukan secara berjangka panjang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. (*)