salsabilafm.com – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur setiap tahun semakin meningkat di Kabupaten Sampang. Pemicunya, faktor pengawasan keluarga dan kebebasan dalam menggunakan gadget atau media sosial.
Hal itu diungkap Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang Masruhah dalam Salsa Talkshow di Radio Salsabila dengan tema Stop Tindak Asusila Terhadap Anak, Kemana Perlindungan dan Keamanan, kamis (11/1/2024) Pagi.
Menurut Masruhah, pihaknya menangani 46 kasus yang terdiri dari 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 30 kasus kekerasan terhadap anak. Meliputi kasus kejahatan seksual dan kasus kekerasan fisik kepada perempuan.
“Tahun 2023 trend persetubuhan terjadi pada anak usia mulai dari 14, 15 dan 16 tahun. Dan dari aduan atau laporan masyarakat, pelaku banyak dilakukan oleh orang terdekat,” katanya.
Korban kebanyakan dialami anak yang masih duduk di bangku sekolah dan ditinggal oleh orang tuanya karena merantau atau bercerai. Untuk itu, Pihaknya menyebut, perlu dilakukan pendampingan secara masif kepada para korban, baik dari dinas terkait, keluarga dan orang terdekatnya.
Untuk masalah ini, pihaknya sudah intens berkoordinasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tujuannya, agar sekolah turut serta dalam melakukan pendampingan. Terutama, ketika ada peserta didiknya yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual.
”Mereka punya hak untuk menempuh pendidikan. Pihak sekolah harus tetap menerima karena itu bukan kehendaknya, tapi mereka korban. Saran kami, sekolah tetap memantau agar tidak ada kasus baru,” tegasnya.
Terkadang anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual di Sampang memutuskan berhenti menempuh pendidikan. Selain itu, ada yang sampai pindah domisili. Sebab itu, kata Masruhah, ketika ada korban yang enggan dan malu untuk masuk sekolah, pihaknya memberikan pendampingan.
”Kesehatan mentalnya sudah terganggu. Jadi anak tersebut butuh waktu untuk pulih. Peran orang tua penting, ditambah pemberitaan di media. Kami benar-benar minta agar tidak menyebutkan nama dan daerah,” pungkasnya. (Mukrim)
