UMK 7 Daerah di Jatim Naik Per November 2025, Berikut Daftar dan Besarannya

Redaksi - Thursday, 23 October 2025 | 10:31 PM

UMK 7 Daerah di Jatim Naik Per November 2025, Berikut Daftar dan Besarannya

salsabilafm.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menaikkan besaran upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2025 terhadap tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan UMK 2025 di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, yang telah diteken pada Senin (20/10/2025) lalu.

Kebijakan itu juga menggantikan dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku saat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 akan mulai berlaku mulai 1 November 2025 hingga akhir tahun mendatang.

Penetapan UMK Provinsi Jawa Timur 2025 tersebut telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Putusan itu juga mengharuskan Pemprov Jatim melakukan penyesuaian terhadap UMK 2025 di tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam keputusan tersebut, Khofifah menegaskan, UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari ketetapan baru, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja dan atau membayar upah lebih rendah dari besaran UMK yang telah disepakati.

“Penetapan UMK ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh atas dasar regulasi nasional, putusan hukum yang inkracht, dan pertimbangan kondisi ekonomi daerah. Prinsip utamanya tetap memastikan perlindungan bagi pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha,” tegas Khofifah dikutip dari bisnis.com, Kamis (23/10/2025).

Khofifah menegaskan, jika ada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK dalam pengupahan terhadap pekerjanya, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dunia usaha dapat melakukan penyesuaian kebijakan pengupahan secara tertib dan tepat waktu, sekaligus menjamin kesejahteraan para pekerja di seluruh wilayah.

“UMK bukan hanya soal angka, tetapi bentuk tanggung jawab negara terhadap keadilan sosial bagi para pekerja dan keberlangsungan ekonomi daerah,” ucap Khofifah.

Berikut Daftar UMK 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengalami perubahan per 1 November 2025: