Komisi III DPRD Sampang Minta Pokir PJU Rp15 Miliar Dikaji Ulang, Ini Alasannya

salsabilafm.com – Rencana pembangunan penerangan jalan umum (PJU) melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sampang senilai sekitar Rp15 miliar mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Sampang.

Sorotan itu muncul karena di tengah rencana pembangunan 993 PJU baru, masih terdapat ribuan PJU milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang mengalami kerusakan dan belum mendapat anggaran pemeliharaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang, Chalilurrachman menyampaikan, terdapat lebih dari 7.100 titik PJU yang menjadi aset atau milik Pemkab Sampang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.000 titik dilaporkan dalam kondisi mati atau rusak.

"Setidaknya 1000 lebih titik PJU yang telah rusak, dan kami sangat kekurangan anggaran untuk perawatan yang sebetulnya memang tidak dianggarkan," katanya saat rapat dengan Komisi II dan III DPRD Sampang, Senin, (24/8/2026). 

Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Sampang, Agus Husnul Yaqin. Dia menilai rencana pembangunan PJU baru melalui Pokir perlu dikaji kembali agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab persoalan penerangan jalan di Kabupaten Sampang.

Menurut Agus, setidaknya terdapat dua opsi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah memprioritaskan perbaikan PJU yang sudah ada dan mengalami kerusakan. Kedua, apabila pembangunan PJU baru tetap dilanjutkan, pemerintah juga harus memastikan PJU lama yang rusak tetap diperbaiki.

"Kalau memang mau membangun, silakan dibangun. Tapi yang rusak juga harus diperbaiki. Jangan sampai kita membangun yang baru, sementara yang lama banyak yang mati," tegas Agus. 

Dia menilai kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan. Sebab, masih banyak akses jalan di Sampang yang penerangannya tidak berfungsi. Pembangunan PJU baru dinilai tidak akan maksimal apabila persoalan PJU lama yang rusak tidak diselesaikan.

"Selain persoalan pemeliharaan juga ada konsekuensi anggaran setelah PJU baru dibangun. Terlebih, terdapat dua jenis PJU yang direncanakan, yakni PJU yang menggunakan jaringan listrik dan PJU tenaga surya.

Untuk PJU yang menggunakan listrik, lanjut dia, pemerintah harus mempertimbangkan tambahan beban biaya tagihan listrik. Saat ini, biaya penerangan jalan yang ditanggung Pemkab Sampang disebut mencapai sekitar Rp500 juta per bulan.

Sementara PJU tenaga surya memang tidak menambah beban tagihan listrik secara langsung, tetapi juga memiliki persoalan tersendiri, terutama terkait usia dan kemampuan penerangan. Perangkat tersebut memiliki masa penggunaan sekitar tiga hingga lima tahun dan kualitas penerangannya berpotensi menurun.

Karena itu, Agus meminta rencana pembangunan PJU melalui Pokir senilai sekitar Rp15 miliar tidak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan dan membiayai operasionalnya.

"Harus dikaji ulang. Jangan hanya berpikir membangun, tapi setelah dibangun bagaimana perawatannya, bagaimana biaya listriknya, dan bagaimana dengan PJU yang sudah ada dan sekarang banyak yang mati," ujarnya.

"Pembangunan PJU ke depan benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama untuk menerangi akses jalan yang selama ini masih minim penerangan," pungkasnya. (Syad)