Temui Presiden Prabowo, Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres

salsabilafm.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen persyaratan pendidikannya yang selama ini menjadi polemik. Dia berencana menempuh pembuktian melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pak Wapres dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelasnya.

Prasetyo mengatakan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

"Namun sekaligus juga kami ingin meluruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran," paparnya.

Meski demikian, Istana memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah dinamika politik yang berkembang.

"Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin Pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," ungkapnya.

Niat pengunduran diri Gibran tersebut disampaikan di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen persyaratan pendidikannya.

Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi pembahasan dalam perkara di MK. Dalam putusan yang disebutkan sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.

DPR kemudian merespons polemik tersebut dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi sejumlah persoalan, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Ketentuan itu mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi ketika presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.

Sementara itu, Gibran sebelumnya telah menanggapi polemik terkait dokumen pendidikannya. Dia menyatakan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026). (*)