Ketua DPR RI Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Wacana Pemakzulan Gibran

salsabilafm.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang disampaikan sejumlah fraksi partai politik di DPR untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Puan mengaku telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Namun, DPR baru akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang paripurna pada Selasa (10/11/2026).

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.

Puan menegaskan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat harus tetap mengikuti mekanisme konstitusi yang berlaku. Puan juga meminta seluruh anggota DPR menyikapi persoalan tersebut dengan tenang dan tidak memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Gibran disebut telah mengemuka di sejumlah fraksi partai politik di DPR, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut mayoritas fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Meski demikian, dia meminta konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada masing-masing fraksi.

"Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11).

Mardani mengklaim telah memiliki dokumentasi berupa tanda tangan anggota fraksi partai politik yang menyetujui penggunaan hak tersebut. Dia meminta masyarakat menunggu penyampaian resmi dari DPR melalui forum yang akan ditentukan.

"Kita akan menyampaikan, apakah nanti di forum ataupun tertutup, tetap akan disampaikan," ujarnya.

Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyebut hampir seluruh partai politik telah mendiskusikan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, pembahasan tersebut masih berlangsung secara informal.

"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat," kata Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11/2026).

Usulan serupa juga disampaikan oleh PDI Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat agar partainya ikut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Menurutnya, langkah tersebut dinilai sebagai pilihan yang paling rasional.

Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti pemakzulan Gibran muncul setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas milik Gibran.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelumnya, dalam sidang pada Selasa (6/10/2026), MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (*)