Sidak Pasar Srimangunan, DPRD Sampang Temukan Dugaan Pungli hingga Akses Jalan Ditutup Permanen

salsabilafm.com – Persoalan tata kelola Pasar Srimangunan, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan Komisi II DPRD Sampang. Dalam inspeksi mendadak (sidak), Selasa (10/11/2026), legislatif menemukan sejumlah persoalan, mulai dari lapak liar, akses jalan yang ditutup permanen, bangunan rusak hingga dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang yang tidak tercatat sebagai retribusi resmi.

Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang, Syamsul Bahri.

Temuan itu sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan fasilitas pasar, terutama terkait pihak yang memberikan izin penggunaan lokasi, pihak yang menarik pungutan, hingga pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di area yang tidak semestinya.

Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan, mengatakan, sidak dilakukan untuk mencocokkan kebutuhan renovasi pasar dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil pengecekan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Menurutnya, kondisi fisik Pasar Srimangunan membutuhkan perhatian serius. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, mulai dari atap bocor hingga konstruksi bangunan yang mulai lapuk.

"Dari usulan anggaran sekitar Rp1,4 miliar, alokasi untuk Pasar Srimangunan disebut hanya berkisar Rp200 juta. Setelah kami cek, ternyata banyak yang perlu diperbaiki," kata Alan.

Politisi partai Gerindra itu menilai, persoalan pasar tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengalokasikan anggaran renovasi. Penataan pedagang dan pengembalian fungsi fasilitas umum juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Jangan sampai bangunannya diperbaiki, tetapi persoalan penataan di dalam pasar justru dibiarkan. Lapak-lapak yang tidak sesuai peruntukannya harus ditertibkan terlebih dahulu," tegasnya.

Alan juga menyoroti dugaan adanya pungutan terhadap pedagang yang menempati lokasi bukan untuk aktivitas perdagangan. Nilai pungutan tersebut diduga berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 perhari atau Rp 50.000 sampai Rp 65.0000 perbulan. 

Dia mempertanyakan legalitas pihak yang memberikan tempat sekaligus menarik uang dari pedagang tersebut.

"Yang memberikan tempat itu melanggar, yang menempati juga melanggar. Yang menarik retribusi juga melanggar karena tidak tercatat. Saya minta ini ditertibkan," tegasnya.

Alan menegaskan, setiap pungutan di lingkungan pasar harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan fasilitas pasar untuk kepentingan tertentu tanpa melalui ketentuan resmi.

"Kalau memang itu retribusi, harus jelas siapa yang menarik, atas dasar apa, dan masuk ke mana uangnya. Jangan sampai ada pungutan yang berjalan, tetapi tidak tercatat secara resmi," tambahnya.

Selain persoalan pungutan, Komisi II juga menyoroti akses jalan di dalam pasar yang disebut telah ditutup secara permanen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu mobilitas pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di pasar.

Alan mengatakan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas temuan sidak. Komisi II berencana menggelar rapat lanjutan dan kembali turun ke lapangan untuk memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti.

"Kami akan melakukan pembahasan lanjutan. Setelah itu, kami juga akan kembali melakukan sidak untuk melihat sejauh mana penataan dan pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Diskopindag Sampang, Samsul Bahri, menjelaskan, sidak tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait rencana penganggaran Pasar Srimangunan pada 2027.

Samsul menyebut terdapat rencana alokasi anggaran sebesar Rp75 juta. Namun, berdasarkan hasil pengecekan langsung, kebutuhan pembenahan pasar dinilai masih cukup besar.

"Setelah kami melihat langsung kondisi di lapangan, ternyata memang masih banyak yang perlu dibenahi. Tidak hanya bangunan, tetapi juga penataan pedagang dan fasilitas pasar," jelas Samsul.

Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian Diskopindag adalah area parkir yang digunakan untuk berjualan. Menurutnya, penertiban tidak bisa dilakukan secara sepihak karena membutuhkan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

"Untuk penertiban, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satpol PP. Semua stakeholder terkait akan kami libatkan untuk duduk bersama dan mencari solusi," ujarnya.

Samsul mengakui persoalan penataan Pasar Srimangunan bukan perkara sederhana. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya Diskopindag.

"Ini masalah berat dan tidak bisa dipikul hanya oleh satu dinas," ucap Samsul. (Syad)