Bagaimana Mekanisme Penggantian Wapres Jika Gibran Mengundurkan Diri? Ini Aturannya

salsabilafm.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers.

Wacana pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen persyaratan pendidikannya.

Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, bagaimana mekanisme penggantian wakil presiden apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri?

Ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru.

Calon pengganti diajukan oleh presiden sebanyak dua orang untuk dipilih oleh MPR.

Berikut bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Hingga berita ini ditulis, Gibran belum memberikan pernyataan secara langsung terkait kabar niat pengunduran dirinya tersebut. (*)