Puan Maharani: Perjuangan Hari Ini Menjaga Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

salsabilafm.com - Peringatan Hari Pahlawan tidak seharusnya berhenti pada penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Momentum 10 November juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus dijaga dari berbagai ancaman, termasuk ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik politik yang mencederai demokrasi.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pidatonya pada peringatan 81 tahun Hari Pahlawan, Puan menegaskan, perjuangan generasi saat ini bukan lagi menghadapi penjajahan dalam bentuk kolonialisme. Namun, terdapat tantangan lain yang tidak kalah serius, yakni menjaga kedaulatan rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia.

"Jika para pahlawan dahulu berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, maka perjuangan generasi hari ini adalah memastikan kemerdekaan benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan segala bentuk ketergantungan yang melemahkan kedaulatan bangsa," tegas Puan.

Puan juga menyoroti dinamika politik nasional yang dinilainya masih menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Dia mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan instrumen kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan para pimpinan nasional.

"Kita dihadapi pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara bahkan mengancam para pimpinan nasional," ujar Puan.

Menurut Puan, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu secara berkala. Demokrasi juga harus menjamin kesetaraan hak politik, kebebasan warga negara, dan supremasi hukum, serta memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok maupun individu.

Dalam konteks tersebut, Puan menegaskan DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

"DPR RI juga akan memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional," tegasnya.(*)