Rupiah Tembus Rp18.041 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

salsabilafm.com – Pelemahan nilai tukar rupiah dan merosotnya pasar saham domestik dinilai menjadi sinyal serius yang harus segera direspons pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur guna mengembalikan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 5.644,23 serta melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis (4/6/2026).

Menurut Marwan, kondisi tersebut semakin diperparah oleh derasnya arus modal keluar dari pasar keuangan domestik. Sepanjang tahun berjalan, investor asing tercatat melakukan jual bersih (net sell) hingga mencapai Rp66,20 triliun.

"Data menunjukkan investor global sebenarnya tidak sedang meninggalkan pasar negara berkembang. Mereka justru secara spesifik mengurangi eksposur investasinya di Indonesia. Persoalan utamanya bukan kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh, melainkan menurunnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar," ujar Marwan di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menilai, sentimen negatif investor dipicu berbagai faktor. Mulai dari melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah, tekanan terhadap rupiah, hingga pandangan negatif sejumlah lembaga pemeringkat internasional.

Meski demikian, Marwan menegaskan, risiko terbesar saat ini justru berasal dari komunikasi kebijakan pemerintah yang dianggap kurang konsisten dan sering menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku pasar.

"Pasar berulang kali dikejutkan oleh kebijakan dan regulasi yang muncul secara mendadak tanpa komunikasi yang memadai. Saat pelaku pasar masih berupaya memahami implementasi Danantara dan kebijakan Devisa Hasil Ekspor, pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru terkait pajak UMKM. Situasi seperti ini menciptakan ketidaknyamanan bagi investor," katanya.

Menurutnya, pelaku pasar saat ini tidak lagi mencari alasan untuk menjual aset mereka, melainkan membutuhkan alasan untuk tetap bertahan dan menanamkan modal di Indonesia.

"Pasar saat ini sebenarnya tidak lagi mencari alasan untuk menjual saham mereka. Yang mereka cari adalah alasan untuk berhenti menjual. Tugas pemerintah adalah memberikan alasan tersebut melalui kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten," tegasnya.

Marwan juga mendesak pemerintah dan otoritas moneter segera mengambil langkah strategis menjelang evaluasi indeks pasar oleh FTSE Russell dan MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni.

Dia menilai pemerintah perlu menghentikan kebiasaan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bersifat restriktif secara mendadak. Setiap kebijakan baru, kata dia, harus disertai peta jalan yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha maupun investor.

"Setiap cetak biru kebijakan ekonomi harus dikomunikasikan secara terbuka, terukur, dan memiliki lini masa yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di pasar," ujarnya.

Di sisi lain, Marwan meminta Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneter guna menjaga stabilitas rupiah agar tidak semakin tertekan dan memicu kepanikan di sektor riil.

Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan pengelolaan fiskal tetap kredibel untuk menjaga kepercayaan investor serta mempertahankan status investment grade Indonesia.

"Pemerintah wajib menunjukkan pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel untuk menjaga peringkat investment grade dari S&P sekaligus memitigasi dampak outlook negatif dari Moody's dan Fitch," pungkas Marwan. (*)