Kuota Sekolah Rakyat Sumenep Belum Terpenuhi, Pendamping PKH: Kami Bekerja Sendirian

salsabilafm.com  — Target penerimaan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum tercapai meski batas waktu pemenuhan peserta didik berakhir pada Mei 2026.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sumenep, Hairullah, mengatakan hingga awal Juni jumlah calon siswa yang telah melengkapi berkas masih di bawah kuota yang ditetapkan.

Untuk jenjang SMP, baru 22 calon siswa yang berkasnya lengkap. Sementara untuk jenjang SD hanya dua calon siswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Padahal, kuota yang harus dipenuhi masing-masing sebanyak 30 siswa untuk satu rombongan belajar (rombel) SD dan 30 siswa untuk satu rombel SMP.

"Yang menyatakan minat sekitar 40 anak. Tetapi sebagian masih belum melengkapi berkas," kata Hairullah, Selasa (2/6/2026).

Menurut Hairullah, lambatnya pemenuhan kuota siswa terjadi karena minimnya keterlibatan lintas instansi dan lembaga dalam proses penjaringan calon peserta didik.

Dia mengaku selama ini pendamping PKH di tingkat kecamatan hingga desa merasa bekerja sendiri untuk mencari calon siswa Sekolah Rakyat. Mulai dari pendataan, sosialisasi, hingga pendampingan keluarga calon siswa lebih banyak dilakukan oleh petugas PKH.

"Kami merasa bekerja sendirian. Yang bergerak di lapangan tetap pendamping PKH," ujarnya.

Hairullah mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menggelar rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membahas pemenuhan siswa Sekolah Rakyat. Namun, hasil rapat tersebut dinilai belum berdampak terhadap percepatan penjaringan siswa di lapangan.

"Rapat sudah dilakukan, tetapi tidak ada tindak lanjut yang terlihat. Akhirnya petugas PKH tetap berjibaku sendiri mencari calon siswa," katanya.

Menurut dia, jika upaya pemenuhan siswa dilakukan secara terorganisir, camat, kepala desa, perangkat desa, hingga instansi terkait dapat ikut membantu mencari dan mendata calon peserta didik yang memenuhi kriteria, maka target kuota siswa diyakini lebih mudah tercapai.

Karena itu, pihaknya berharap seluruh elemen di lingkungan Pemkab Sumenep ikut bergerak menyukseskan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Jangan sampai pendamping PKH ditinggalkan bekerja sendiri. Program ini membutuhkan dukungan semua pihak agar kuota siswa segera terpenuhi," pungkasnya. (*)