Pemkab Usulkan Pembangunan 12 Sekolah Rakyat di Sampang
Ach. Mukrim - Friday, 19 September 2025 | 04:24 PM


salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mengusulkan pembentukan 12 Sekolah Rakyat (SR) kepada pemerintah pusat. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinsos PPPA Sampang, Edi Subinto, menjelaskan, usulan tersebut mencakup dua kelas untuk tingkat SD, empat kelas SMP, dan enam kelas SMA. Masing-masing kelas direncanakan menampung 25 siswa.
"Total sebanyak 300 siswa diproyeksikan akan tertampung jika usulan disetujui. Sasarannya jelas, yaitu keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kami berharap tidak ada lagi anak di Sampang yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi," katanya, Jumat (19/9/2025).
Jika rencana ini terealisasi, Kabupaten Sampang akan memperoleh alokasi anggaran nasional sekitar Rp56,7 miliar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga menyiapkan dukungan tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp399 juta. Dana ini akan digunakan untuk biaya Administrasi, Studi lokasi, hingga Konsultansi Lingkungan (AMDAL).
Program Sekolah Rakyat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial pada 7 Juli 2025 di Senayan, Jakarta, disebutkan bahwa anggaran nasional yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp1,19 triliun.
"Dana tersebut akan dialokasikan ke berbagai pos, mulai dari pengembangan kurikulum Rp3 miliar, gaji guru Rp119 miliar, operasional sekolah Rp497 miliar, jaringan komunikasi dan data Rp11 miliar, tunjangan kinerja dan profesi guru Rp177 miliar, hingga sarana-prasarana internal Rp341 miliar," jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per November 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 20,83 persen atau sekitar 214.320 jiwa. Angka ini menjadikan Sampang sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Meski data tahun 2025 belum dirilis, Pemkab Sampang optimistis bahwa program Sekolah Rakyat akan menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di masa depan.
"Pendidikan adalah pintu keluar dari kemiskinan. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas," tambah Edi.
Ia berharap program ini dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sampang yang membutuhkan.
"Kami yakin Sekolah Rakyat akan menjadi solusi alternatif agar mereka tetap mendapatkan kesempatan belajar. Semoga rencana ini terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat Sampang yang membutuhkan," pungkasnya. (Mukrim)
Next News

PGMI Gelar Perjusaha, Perkuat Tali Silaturahmi Siwa MI dan MTs Se-Pulau Mandangin
15 hours ago

Berhasil Comeback, Madura United Kalahkan PSIM 2-1 di Gelora Rato Pamelingan Pamekasan
a day ago

Terungkap dari CCTV, Pemuda Sumenep Diduga Lakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
a day ago

DVI Polda Jatim terima 76 data ante mortem korban KM Virgo
2 days ago

GHE-IK Bintang, UMKM binaan HCML Curi Perhatian di Lokakarya Media 2026
2 days ago

Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp504,3 Triliun hingga Agustus 2026
3 days ago

Kualitas Udara Palangka Raya Masuk Kategori Berbahaya akibat Karhutla
3 days ago

Gudang Barang Rongsokan dan Rumah Warga di Sampang Terbakar, Kerugian Rp100 Juta
3 days ago

Sedan Seruduk Toko dan Gudang di Pamekasan, Tidak Ada Korban Jiwa
3 days ago

Ratusan KK di Bangkalan Belum Nikmati Listrik, Wabup Usulkan Aktivasi PLTG
3 days ago




