Pemerintah Tetapkan Pupuk Bersubsidi 2027 Sebanyak 9,85 Juta Ton

salsabilafm.com - Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027 sebanyak 9,85 juta ton. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sektor pertanian dan perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) mengenai kuota pupuk bersubsidi di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Untuk sektor pertanian, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton, sama seperti tahun sebelumnya. Sementara sektor perikanan mendapatkan alokasi sebanyak 300 ribu ton.

"Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027. Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton, dan dari perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85 juta ton," kata Zulhas dalam konferensi pers.

Selain menetapkan volume alokasi, pemerintah juga mencermati kemungkinan perubahan harga pupuk ke depan. Zulhas menyebut, harga pupuk berpotensi mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan pasar global, terutama apabila terjadi gejolak yang memengaruhi biaya bahan baku.

"Ya, nanti harga itu sesuai dengan keadaan. Kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolak dan bertambah, mungkin harganya juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan," ujarnya.

Meski demikian, Zulhas menyoroti keberhasilan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Menurutnya, penurunan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan mekanisme pengelolaan pupuk, dari skema cost plus menjadi mark to market.

Dalam skema cost plus, keuntungan pengelola pupuk dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Menurut Zulhas, mekanisme tersebut berpotensi membuat keuntungan pengelola semakin besar ketika biaya produksi meningkat.

"Jadi semakin banyak ongkos, mahal, untungnya 10 persen. Rusak pabriknya, makin tinggi untungnya pengelola pupuk ini," ungkapnya.

Sementara melalui skema mark to market, pemerintah mengklaim dapat melakukan efisiensi hingga 20 persen. Zulhas menjelaskan, mekanisme baru tersebut memungkinkan pembelian dilakukan lebih dahulu karena anggaran telah tersedia.

"Mark to market ya. Kan uangnya sudah ada. Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20 persen, hal luar biasa," katanya.

Selain itu, Zulhas mengungkapkan pemerintah tengah membangun pabrik pupuk baru di Sumatra Selatan. Pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan rampung pada Januari 2027.

"Bangun pabrik baru, ini mau jadi nih tahun depan, Januari yang di Sumatra Selatan," pungkasnya. (*)