Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Surat Telah Diserahkan kepada Prabowo

salsabilafm.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).

"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata orang dekat Gibran, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Adapun jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota dari PDIP, 11 dari Golkar, 11 dari Gerindra, 18 dari PKB, 19 dari NasDem, 28 dari PKS, satu dari PAN, dan 18 dari Demokrat.

Dalam pemaparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen ijazahnya.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri tersebut muncul, Gibran juga disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya untuk tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta. (*)