Khawatir Kembali Tak Terlaksana, Aktivis Sampang Ajak Masyarakat Kawal Raperda Pilkades 2027

salsabilafm.com – Aktivis Kabupaten Sampang, Mahrus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pilkades 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kekhawatiran tidak terlaksananya pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027.

Kekhawatiran itu muncul lantaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sampang hingga kini belum melakukan pembahasan Raperda tersebut.

"Berangkat dari kekhawatiran Pilkades 2027 tidak terlaksana. Karena hingga saat ini Bapemperda DPRD kita belum melakukan pembahasan apa pun, apalagi penyusunan," katanya saat diwawancarai salsabilafm.com, Rabu (11/11/2026).

Menurut Mahrus, alasan Ketua Bapemperda yang masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) bukan menjadi keharusan untuk menunda pembahasan. Sebab, kata dia, Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades serentak 2027 telah tersedia.

"UU sudah ada, begitu pun PP. Jadi, kami tidak menemukan klausul apa pun dalam Perda tentang Pilkades 2027 ini yang harus menunggu Permendagri," tegasnya.

Tak hanya itu, Mahrus juga menilai lambannya pembahasan berpotensi membuat pengesahan Perda baru dilakukan pada pertengahan 2027. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap waktu persiapan pelaksanaan Pilkades.

"Kalau nanti sampai masuk pertengahan tahun depan, kita masih harus menunggu Perbup dan SK Bupati. Nah, nantinya belum ada kepastian apakah serentak bergelombang atau serentak satu hari," ungkapnya.

Mahrus memperkirakan Pilkades berpotensi tidak dapat dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Sampang apabila situasi tersebut tidak segera berubah. Bahkan, dia mengkhawatirkan pelaksanaannya bisa tertunda hingga 2031.

"Nah, kalau sudah masuk ke tahun 2028, jelas tidak boleh ada pemilihan apa pun di tingkat daerah karena sudah masuk satu tahun sebelum Pileg sesuai peraturan MA, maka pilihannya paling cepat bisa 2030/2031," ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan agenda lanjutan audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Sampang serta aksi demonstrasi jika diperlukan. 

"Saat ini kami sedang manyatukan persepsi. Selanjutnya akan menggelar audiensi serta aksi demontrasi apabila memang diperlukan," ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Mahrus kembali mengajak masyarakat Kabupaten Sampang untuk turut mengawal proses pembentukan Raperda tersebut, mulai dari tahapan pembahasan hingga pengesahannya.

"Ayo kita kawal bersama bagaimana nantinya Perda ini dibentuk, kapan selesai, serta seperti apa hasilnya. Karena ini merupakan kewajiban dan hak kita bersama," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Bampemperda DPRD Kabupaten Sampang, Moh.Farok belum bisa memberikan jawaban atas permasalahan ini. Reporter salsabilafm.com telah mencoba menghubungi yang bersangkutan namun belum ada jawaban. (Syad)