120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran, Besok Dibawa ke Paripurna

salsabilafm.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan dukungan minimal anggota DPR.

Berdasarkan dokumen yang telah direkap dan ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR yang mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah tersebut telah melampaui ketentuan minimal, yakni 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.

"Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan menjelaskan, dukungan terhadap usulan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR. Dengan demikian, persyaratan jumlah anggota maupun keterwakilan lintas fraksi dinyatakan telah terpenuhi.

Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut melalui rapat pimpinan (Rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus), atau rapat konsultasi pengganti Bamus, sebelum diteruskan ke rapat paripurna.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul Hak Menyatakan Pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti kami Bamuskan," ujarnya.

Saan menyebut, rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, sebelum dibawa ke forum tersebut, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas usulan melalui Rapim dan Bamus.

"Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi, di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," tutur Saan. (*)