Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD, Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri

salsabilafm.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memangkas alokasi ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura sebesar 31 BBTUD mulai Sabtu (24/10/2026). Kebijakan tersebut dilakukan melalui dua jalur pasokan utama, yakni dari wilayah Natuna dan Sumatra.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pengurangan ekspor tersebut terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra.

"Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," ujar Djoko saat ditemui di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Khusus untuk wilayah Sumatra, pengurangan alokasi gas berasal dari Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Penyesuaian tersebut hanya menyasar ekspor ke Singapura karena jalur pipa yang digunakan terhubung langsung dengan negara tersebut.

"Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," kata Djoko saat ditanya mengenai kemungkinan penyesuaian ekspor ke negara tetangga lainnya.

Bahlil Evaluasi Ulang Porsi Ekspor Gas

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia berencana menghitung ulang porsi ekspor gas bumi untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Evaluasi tersebut diarahkan untuk mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri nasional, khususnya sektor hilirisasi petrokimia yang membutuhkan pasokan gas.

Bahlil menjelaskan, sekitar 30 persen dari total produksi gas Indonesia saat ini masih diekspor, sedangkan 70 persen lainnya dialokasikan untuk konsumsi domestik.

"Ekspor (gas) kita kalau migas kan total produksi kita 100 persen, itu masih ada kurang lebih sekitar 30 persen yang kita ekspor. 70 persennya itu untuk konsumsi domestik, termasuk di dalamnya adalah untuk produk bahan baku hilirisasi," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Dia menyatakan, pemerintah akan mengkaji kembali alokasi pasokan agar kebutuhan industri dalam negeri dapat terpenuhi secara optimal.

"Nah ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong kan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas," tandasnya.

Wacana penghentian ekspor gas sebelumnya disampaikan Bahlil pada 21 Oktober 2026 di Istana Negara. Pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut di tengah dinamika geopolitik global dan upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Bahlil mengaitkan langkah itu dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga ketahanan negara dalam menghadapi situasi global.

"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," pungkasnya.(*)