Cara KPU dan Bawaslu Sampang Cegah Money Politik Jelang Pesta Demokrasi 2024

Persiapan menjelang pesta demokrasi 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang melakukan langkah antisipatif cegah money politik dan manipulasi politik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengatakan, money politik bukan fenomena khusus di Sampang, tetapi juga bisa terjadi di banyak tempat .

"Lewat penilitiannya, Edward aspinall menyampaikan, money politik dan manipulasi di Indonesia itu banyak dan tidak jelas, apakah melibatkan partai politik atau pengurus partai, bahkan yang tidak termasuk golongan keduanya itu bisa menjadi pelaku," ungkapnya, Selasa (22/9/2021).

Addy memaparkan, terpenting bagaimana antisipasi KPU supaya kasus money politik dan manipulasi politik tidak melibatkan penyelenggara dengan memperkuat koordinasi, berikutnya pada langkah mitigasi melakukan pendidikan politik berkelanjutan.

"Masyarakat harus melek politik agar bisa paham kerugian-kerugian apabila melakukan dan menjadi korban money politik. Untuk itu kami sudah melakukan beberapa hal, misalnya di KPU punya Rumah Pintar Pemilu (RPP), juga ada RPP digital yang didalamnya disampaikan informasi edukasi," ucapnya.

Selain itu, sejak tahun 2020 KPU sudah membuat platform Kelas Pintar Pemilu Online (KPPO), di dalamnya disampaikan berbagai materi, tujuannya untuk meninternalisasi dan mentransformasi nilai-nilai kepemiluan kepada masyarakat utamanya pemilu pemula.

Pada persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, pihaknya menargetkan 30 persen kebutuhan penyelenggara dari sekitar 13.774 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui KPPO.

"Ini adalah bagian langkah KPU termasuk diantaranya, sejak beberapa bulan terakhir kami sudah merencanakan dan akan melaksanakan program desa peduli pemilu, dimana kami akan merekrut per desa 25 orang untuk dilatih termasuk pemahaman money politik," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang, Insiyatun menyampaikan, untuk mencegah money politik, Bawaslu Sampang dan seluruh indonesia di setiap tahapan Pemilu melakukan pengumpulan data-data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

IKP tersebut dikumpulkan dari beberapa data Pemilu dan Pilkada terakhir yang kemudian diidentifikasi. Tetapi menurutnya, pencegahan money politik dan manipulasi sebenarnya dari kesadaran masyarakat sendiri.

"Pencegahan pertama adalah memberikan sosialisasi bahwa money politik itu mencederai kualitas demokrasi di Sampang. Yang terpenting adalah kesadaran masyarakat sendiri apakah mau atau tidak disuap Rp 50-100 ribu," pungkasnya. (Romi)