Terhitung semenjak awal Januari 2020, hingga saat ini jumlah kebakaran di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mencapai 63 peristiwa. Hal ini disampaikan oleh M. Maftur Fathur Rahman, Kepala Seksi (Kasi) Ops. Damkar Sampang, Rabu (14/10/20) pagi.

Menurutnya, dari 63 insiden tersebut, 80% intensitas kebakaran terjadi di lahan kering akibat musim kemarau. Sedangkan 20% kebakaran terjadi di area permukiman warga seperti rumah dan lainnya.

“Terakhir kami terima informasi kebaran dari Desa Ketapang Daya. Informasi ini kami dapat dari Wilayah Management Kebakaran (WMK), yakni unit kami yang mengcover daerah Ketapang, Robatal, Banyuates, dan Sokobenah,” tuturnya.

Dijelaskan dia, 63 kebakaran tersebut merata di 14 Kecamatan di Sampang, mulai dari Kecamatan Sreseh, Jrengik, Tambelangan, Torjun, Camplong dan kecamatan lainnya.

“Kalau di lahan, kebanyak kebakaran disebabkan human error, yakni kesalahan manusia, seperti membakar saat membersihkan pekarangan di musim kemarau. Kalau rumah mayoratis karena korsleting listrik atau juga human error,” imbuhnya.

Sedangkan untuk jumlah kebakaran, sudah mengalami penurunan dibanding tahun 2019 lalu. Pasalnya, sebanyak 104 kebakaran terjadi pada tahun lalu. “Alhamdulilah, penurunan di tahun ini mungkin tingkat kesadaran masyarakat mulai membaik,” tambahnya.

Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan kebakaran akan kembali terjadi, mengingat kemarau masih berlangsung dan kebakaran masih bisa saja terjadi meski di musim penghujan.

Oleh sebab itu, ia menghimbau agar masyarakat tidak sembarangan membakar barang ketika bersih-bersih, meminimalisir kerusakan listrik, dan kemudian menghubungi nomor Posko Kebakaran di (0232 321 142) jika terjadi kebakaran. (RM)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang menggelar mediasi keluhan pelayanan rumah sakit (RS) Nindhita, Selasa (13/10/20), pukul 13.00 Wib. Namun sayangnya, hingga mediasi tersebut usai belum juga ada kata sepakat.

Mediasi yang bertempat di Aula Dinkes Sampang itu dipimpin oleh Plt. Kepala Dinkes Sampang, Agus Mulyadi serta diikuti oleh pihak RS Nindhita, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), BPJS, dan Dewan Kesehatan Rakyat Sampang.

Bermula dari keluhan Mahriyah, warga Desa Bapelle, Robatal, Sampang yang merasa mendapatkan penolakan ketika hendak melakukan pesalinan di RS. Nindhita menggunakan Kartu BPJS, hingga aksi kecaman DKR Sampang terkait hal itu, merupakan alasan dilakukan mediasi tersebut.

“Kita mencoba memediasi adanya mis komunikasi antara DKR dan Rs. Nindhita, hal inilah yang coba kami luruskan karena masing-masing punya peran, tidak ada yang boleh kami jatuhkan,” ujar Plt. Kepala Dinkes Sampang, Agus Mulyadi terhadap awas media.

Dijelaskan dia, kedua belah pihak memiliki peranan penting dalan sektor kesehatan, DKR sebagai relawan yang membantu rakyat dan Rs. Nindhita sebagai fasilitator yang bertugas memberikan fasilatas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, lanjut Agus, melalui mediasi Dinkes Sampang mengajak semua pihak, mulai dari pasien, DKR, dan Rs. Nindhita untuk membicarakan informasi real sehinga dapat menemukan permasalahan yang terjadi dan menyelesaikannya.

Sayangnya, setelah sekitar 3 jam mediasi berlangsung belum juga ada titik temu dari permasalahan tersebut. Hal itu ditandai dengan walk out nya DKR, GMNI, dan pihak pasien

“Ketika dalam forum, DKR dan GMNI membawa 2 saksi, pertama keluarga korban dan yang kedua anggota DKR yang mendampingi. Sementara Rs. Nindhita tidak membawa satupun saksi, maka kami memutuskan walk out karena kami merasa forum tersebut berat sebelah,” ujar Mausul Maulana, Sekjen DPC GMNI Sampang.

Menurutnya, Dinkes Sampang tidak bisa memberikan statement apapun. Lantas pihaknya memutuskan untuk mengaudiensikan masalah ini terhadap komisi IV DPR yang kemudian kami harapkan mampu mendatangkan kembali semua pihak serta menciptakan forum yang adil.

“Kami akan tetap membawa kejadian ini ke ranah hukum, lalu menuntut BPJS untuk memutus hubungan kerja dengan Rs. Nindhita, kemudian meminta Dinkes mencabut izin praktek Rs. Nindhita. dan yang terakhir Rs. Nindhita harus memberikan permohonan maaf secara tertulis dam terbuka melalui awak media,” tuntunya.

Menanggapi hal tersebut, Owner Rs. Nindhita, Dr Turah tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Menurutnya, permasalan ini terjadi hanya karena adanya mis komunikasi dalam proses rujuk pasien.

“Kita semua korban, saya tidak mau jika dikatakan menolak pasien BPJS, semua ini hanya karena ada mis komunikasi di bawah, karena waktu itu saya tidak ada, sedangkan yang tercantum bisa melayani BPJS hanya nama saya,” timpalnya. (RM)

Merasa terancam, Keluarga korban tindak pelecehan seksual terhadap gadis berusia 15 tahun asal Ketapang, Sampang melapor ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres setempat, Selasa (13/10/20) pagi.

“Kedatangan kami ke Polres untuk menanyakan perkembangan penyidikan laporan kasus pelecehan seksual pada Jum’at (9/10) lalu,” ujar pendamping keluarga korban yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan adanya ancaman, teror dan intimidasi pihak pelaku terhadap pihak korban dan saksi. “Melalui telepon sempat mengancam akan menyakiti keluarga korban dan saksi jika tidak mencabut laporan,” jelasnya.

Menurutnya, ancaman tersebut mulai dirasakan semenjak keluarga korban melaporkan perbuatan bejat pelaku terhadap kepolosian pada 9 Oktober lalu. 

“Saat ini kami sudah mendapatkan surat hasil penyelidikan dan posisi pelaku sudah ditangkap, penangkapannya pada Jum’at (9/10) sore,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tindak pelecehan seksual ini dilakukan oleh Robi (22), warga desa Ketapang Laok Sampang, pada 2 Agustus 2020.  Diceritakan singkat, saat itu korban diancam dan dipaksa melakukan hubungan badan.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Ricky Donairy menghimbau terhadap semua pihak agar tidak melakukan intervensi terkait kasus ini, serta mentaati aturan hukum.

“Berkaitan dengan upaya yang telah kita lakukan, tentunya kita mengacu pada hukum. Kalau ada hal-hal di luar hukum, maka kita akan menggunakan ranah hukum,” imbuhnya.

Ia menegaskan, jika memang terbukti ada pengancaman terhadap pihak korban, pihak kepolisian akan memprosesnya secara hukum. (RM)