Thana Malaka Desak Perda Pilkades 2027 Segera Disahkan, Ancam Gelar Demonstrasi

salsabilafm.com – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Thana Malaka menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (12/11/2026). Mereka mendesak Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027.

Koordinator Thana Malaka, Mahrus mengatakan, pihaknya meminta Bapemperda segera menuntaskan penyusunan regulasi tersebut agar dapat disahkan pada tahun ini. Menurutnya, kepastian regulasi diperlukan agar pelaksanaan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Tuntutan kami agar Perda Pilkades 2027 segera disusun supaya bisa disahkan tahun ini. Sehingga Pilkades 2027 bisa terlaksana dengan baik dan benar," katanya saat diwawancarai awak media.

Selain mendesak percepatan pengesahan, pihaknya juga meminta agar proses penyusunan Perda dilakukan secara independen tanpa intervensi pihak mana pun. Hal itu dinilai penting untuk mengantisipasi masuknya kepentingan kelompok tertentu, terutama dalam penentuan persyaratan calon kepala desa.

"Artinya, dalam penyusunan nanti jangan sampai ada cawe-cawe dari pihak mana pun, apalagi terkait persyaratan calon kepala desa. Jika ini terlaksana, Bapemperda betul-betul menjalankan tugasnya sebagai bagian dari fungsi legislatif," jelasnya.

Mahrus menegaskan akan kembali menjadwalkan audiensi pada 17 November 2026. Langkah tersebut diambil lantaran dalam audiensi kali ini mereka belum dapat bertemu langsung dengan Ketua Bapemperda DPRD Sampang.

"Yang menemui kami tadi hanya anggota. Jadi, kami jadwalkan ulang. Kalau nanti belum juga diindahkan, kami akan melakukan aksi demonstrasi," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sampang, Alan Kaisan menjelaskan, pembahasan Raperda tentang Pemerintahan Desa sebenarnya telah dilakukan. Namun, pembahasan khusus mengenai pelaksanaan Pilkades 2027 masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat yaitu Permendagri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026

"Sebetulnya Perda Pemerintahan Desa ini sudah dibahas, tetapi Perda Pilkadesnya yang belum. Karena persyaratan calon dalam Pilkades nanti juga ada di Permendagri yang sampai sekarang belum turun," katanya.

Alan menyampaikan, pihaknya menargetkan Perda tersebut dapat disahkan tahun ini apabila regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri telah diterbitkan. Menurutnya, kepastian aturan tersebut diperlukan agar penyusunan Perda tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.

"Kalau dari Kemendagri, janjinya paling lambat bulan ini. Tetapi, kalau terlambat, setidaknya bulan Desember nanti harus sudah turun. Karena ini Perda untuk tahun depan," tutupnya. (Syad)