Sampang Hampir Penuhi Target LP2B, Data Masih Diverifikasi Pusat

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) menyatakan, capaian usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah mendekati target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Saat ini, data yang diajukan masih menjalani proses verifikasi dan sinkronisasi oleh kementerian terkait.

Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Disperta KP Sampang Budi Santoso mengatakan, persentase usulan lahan baku sawah (LBS) yang diajukan menjadi LP2B telah mencapai 87,30 persen. Luasan tersebut setara dengan 28.022,55 hektare dan dinilai telah memenuhi target nasional yang dibebankan kepada daerah.

Budi menjelaskan, angka tersebut masih berpotensi berubah karena harus melalui proses verifikasi dan pembersihan data (cleansing) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Setelah dilakukan desk dan cleansing data oleh ATR/BPN, akan dipastikan kembali apakah target yang ditetapkan benar-benar telah terpenuhi. Sebab, ada daerah lain yang setelah diverifikasi ternyata tidak memenuhi target," ujarnya, Rabu (24/6/2026). 

Untuk mendukung proses pemutakhiran data LP2B, lanjutnya, Disperta KP Sampang menggandeng pihak ketiga. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Matraloka Sejahtera melalui mekanisme pengadaan langsung.

Budi menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemutakhiran data mencapai Rp90 juta dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang.

"Anggarannya Rp90 juta yang berasal dari APBD," katanya.

Menurutnya, penetapan LP2B ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat pada Juli mendatang. Apabila target yang ditentukan pemerintah pusat belum terpenuhi, pemerintah daerah berpotensi menghadapi konsekuensi berupa penetapan seluruh lahan baku sawah menjadi LP2B.

Karena itu, pihaknya akan terus melakukan upaya pemenuhan target, termasuk menambah usulan lahan apabila masih ditemukan kekurangan dalam proses verifikasi.

"Kalau masih kurang atau belum terpenuhi, nanti akan kami carikan lagi. Yang penting daerah sudah berupaya memenuhi melalui proses desk," pungkasnya. (Mukrim)