Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang bersama kalangan ulama setempat, menggelar Rapat koordinasi untuk menyamakan langkah terpadu dalam penyelesaian konflik sosial yang sudah lama mengakar di Kota Bahari, Rabu (08/10/2021).
Bertempat di Aula Besar Pemerintah Daerah, rapat tersebut fokus mematangkan persiapan tahap pertama pemulangan mantan pengikut syiah. Sebanyak 26 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah total 101 jiwa akan dipulangkan pada 22 Desember mendatang.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang Muhammad Anang Djoenaidi mengungkapkan, sebanyak 6 KK telah membangun rumah dibekas lahan sendiri, sisanya dibantu dengan dibuatkan perumahan.
“Kami akan berkolaborasi dengan warga setempat dan meminta bantuan baik kepada provinsi atau pusat untuk membangun permukiman mereka yang belum ada tempat tinggal,” ujarnya.
“Kita akan memetakan semuanya yang disana, tidak semata mata untuk 26 KK, tapi juga warga yang ada disana agar tidak terjadi kecemburuan sosial,” tambahnya.
Pihaknya menyatakan belum bisa membagi pemulangan tersebut berapa tahapan, maka untuk pemulangan tahap berikutnya akan dibicarakan kembali kedepan, saat ini berfokus dahulu pada tahap pertama.
“Keseluruahan itu ada 81 KK seperti informasi dari Lakpesdam NU Sampang dan Biro itu ada 354 jiwa dari 81 KK ,” Lanjut Mantan Kepala BPBD Sampang.
Sebelum penjemputan di Jemundo, para pengungsi terlebih dahulu dirapidtest, selanjutnya transit ke Pendopo untuk bertemu dengan Forkomimda, kemudian langsung ke desa dengan dikawal oleh tim 5 dan Forkopimcam Karang Penang maupun Omben. (Abbaz)
