Pemerintah Harus Peka! Catatan Demokrasi di Tangan Pemuda Sampang

Pemerintah Harus Peka! Catatan Demokrasi di Tangan Pemuda Sampang
Potret 3 Ketua OKP di Sampang saat menjadi narasumber di radio Salsabila. (Foto: Fahromi N)

Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Kabupaten Sampang membahas seputar ‘Catatan Demokrasi di Tangan Pemuda’. Hal itu tersaji dalam serial Talk Show Pendidikan Politik dan Demokrasi di Radio Salsabila, Selasa (8/2/2022) malam.

Netfid menghadirkan 3 ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Sampang, Ketua Umum PC PMII Sampang M. Nadzir Fatihil Haq, Ketua Umum HMI Cabang Sampang Fitrih Anisah, dan Ketua Umum DPC GMNI Sampang Ilzamuddin.

Ketua Umum DPC GMNI Sampang Ilzamuddin mengemukakan bahwa untuk memberikan penilaian terhadap jalannya demokrasi di Sampang masih abu-abu, karena masih banyak prinsip demokrasi yang belum dijalankan oleh para demokrator.

“Mudah-mudahan para pemangku jabatan di Sampang sadar bahwa prinsip demokrasi itu adalah keberpihakan terhadap rakyat, terlebih persoalan kesenjangan sosial, harus lebih responsif lagi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ketua Umum HMI Cabang Sampang, Fitrih Anisah menyampaikan bahwa demokrasi di Kabupaten Sampang perlu banyak perbaikan, sehingga konflik-konflik yang ada dapat berkurang. Intinya, perlu lebih dipahami kembali prinsip kebebasan demokrasi.

“Perbaikan yang perlu diperbaiki diantaranya seperti pelaksanaan Pemilu, Pemerintah harus menyelenggarakan Pemilu sesuai fungsinya. Kemudian, dalam memilih calon pemimpin harus berdasarkan kemampuan bukan latar belakang sosial,” paparnya.

Sementara menurut Ketua Umum PC PMII Sampang M. Nadzir Fatihil Haq menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya persoalan Pemilu, tetapi juga kesetaraan sosial, kepentingan atau hajat rakyat, dan beberapa hal lainnya.

Kata Nadzir, sapa akrabnya, perlu digaris bawahi bahwa demokrasi di Kabupaten Sampang sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya dalam Pemilu, namun juga pada berbagai aspek yang meliputi demokrasi di kota Bahari.

“Salah satu hal yang harus diperbaiki dan dibenahi adalah adanya penundaan Pemilihan Kepala Desa, hajat rakyat seharusnya tidak ada batasan kapan harus memilih, jika sudah waktunya maka harus terlaksana,” ucapnya.

“Harapan kami, semoga Pemerintah Kabupaten Sampang lebih peka dan cerdas memperhatikan situasi rakyat, supaya apa yang diperlukan atau dibutuhkan masyarakat bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Romi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.