F-SUS ketika menyampaikan pandangannya di gedung DPRD Sampang
Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Solidaritas Ulama Sampang (F-SUS) meminta Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dipertimbangkan kembali.
Keinginan tersebut mereka sampaikan ketika mendatangi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Sampang, Rabu (17/2/2021), sekitar pukul 10.00 Wib.
KH. Yahya Hamidudin, Juru bicara F-SUS
Mewakili sejumlah ulama Sampang, KH. Yahya Hamidudin menyampaikan ketidak sepahaman ulama atas SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Agama yang dinilai bertentangan dengan kearifan lokal daerah.
“Kami menilai SKB 3 Menteri bertentangan dengan kearifan lokal, untuk itu kami harap surat keputusan tersebut dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
“Kami berharap ada upaya-upaya lebih yang bisa memberikan kebijakan terbaik untuk bangsa dan negeri,” harapnya.
Arif Amin Tirtana, Wakil Ketua 1 DPRD Sampang
Menaggapi hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sampang Amin Arif Tirtana mengucapkan terima kasih kepada para kiai dan para tokoh masyarakat yang telah turut ambil bagian untuk melihat kondisi saat ini.
Berkaitan dengan SKB, lanjut Amin, pihaknya mempunyai ruh yang sama dengan para ulama untuk mempertimbangkan kembali surat keputusan bersama 3 menteri tersebut.
“Artinya yang kita inginkan adalah diberikan kebebasan untuk daerah bisa mengatur. Jangan diberikan kebebasan untuk tidak mengatur, sesuai dengan kultur yang kita punya,” jelasnya.
Karena menurutnya, sebelum adanya SKB 3 menteri sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2016 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan.
Namun di sisi lain, SKB 3 menteri juga terdapat kewajiban daerah untuk mencabut peraturan yang sudah ada. “Karena itulah kami dengan mekanisme di DPR akan membicarakan kembali perda apakah setuju atau tidak,” katanya.
“Intinya yang kami harapkan adalah SKB ini bisa memberikan kebebasan terhadap daerah untuk bisa mengatur atau tidak,” tegasnya. (Romi)
