Polisi Panggil SDM PKH Terkait Bansos Viral di Batuporo Timur
Syabilur Rosyad - Monday, 05 October 2026 | 05:33 AM


salsabilafm.com - Polres Sampang memanggil pihak SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sampang untuk dimintai keterangan terkait persoalan bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.
Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Ketua SDM PKH Sampang, Moh. Hakim mengaku menghormati langkah yang dilakukan Polres Sampang dalam menangani persoalan tersebut.
"Kami sangat mendukung langkah aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Sampang, yang melakukan pemanggilan dan pendalaman terkait persoalan program bantuan sosial yang tengah menjadi perhatian masyarakat," katanya, Senin (5/10/2026).
Menurut Hakim, proses yang dilakukan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan yang terjadi berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
"Kami menghormati seluruh proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan atas persoalan yang terjadi sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan program bantuan sosial," ujarnya.
Dia juga mengajak masyarakat turut mengawal pelaksanaan program bansos agar bantuan benar-benar diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak.
"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program bantuan sosial agar dapat diterima oleh KPM yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," lanjutnya.
Hakim menegaskan, bansos merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Sebabnya, pengawasan terhadap penyaluran bansos bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
"Kami berharap proses yang sedang berjalan dapat memberikan kejelasan secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesimpulan sepihak terhadap pihak mana pun sebelum prosesnya selesai," pungkasnya. (Syad)
Next News

Gita Nada Idaman Al-Munawarah Raih Juara 1 Kirab Drumband Pelajar 2026 se-Kabupaten Sumenep
15 hours ago

6 Kapolda Dimutasi, Sejumlah Pejabat di Daerah Berganti
15 hours ago

Lebih Cepat dari Jadwal, Sumur NZ3 Lapangan Bukit Tua Alirkan Hidrokarbon Pertama
18 hours ago

Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Sumenep: Jangan Tergiur Tawaran Kerja di Luar Negeri
2 days ago

BPBD Pamekasan Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
2 days ago

Pemkab Bangkalan Fasilitasi Pemulangan PMI dari Malaysia
2 days ago

Trump dan Xi Jinping Sepakat AI Militer Tak Boleh Bertindak Tanpa Kendali Manusia
2 days ago

Respons Mahfud MD soal Wapres Baru, MPR: Akan Kami Pelajari
2 days ago

Mahfud MD Sebut Sidang Pelantikan Wapres Baru 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
2 days ago

Polres Sampang Tangkap Agen PMI Ilegal ke Arab Saudi
a day ago



