Mahfud MD Sebut Sidang Pelantikan Wapres Baru 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
Redaksi - Saturday, 21 November 2026 | 08:31 AM
salsabilafm.com - Rencana sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih dan melantik wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 menuai sorotan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pelaksanaan sidang tersebut berpotensi tidak sah apabila ketentuan batas waktu pengajuan calon tidak dipenuhi.
Persoalan ini berkaitan dengan kewajiban Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.
Sebelumnya, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wapres pada Rabu (25/11/2026).
Namun, Mahfud memiliki penafsiran berbeda mengenai penghitungan tenggat waktu tersebut. Menurutnya, ketentuan 14 hari dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengacu pada hari kerja, bukan hari kalender.
Dengan demikian, apabila sidang paripurna tetap dilaksanakan pada Rabu (9/12/2026), batas akhir pengajuan dua nama calon wapres seharusnya jatuh pada Kamis (19/11/2026).
Mahfud mengingatkan, apabila hingga batas waktu tersebut Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran, pelaksanaan sidang pada 9 Desember berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
"Jika sampai kemarin jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud melalui unggahannya di Instagram, Jumat (20/11/2026).
Atas dasar itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyarankan agar jadwal sidang paripurna MPR ditunda.
Menurutnya, pelaksanaan sidang sebaiknya dijadwalkan kembali setelah 14 hari kerja terhitung sejak MPR menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR sehingga proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki landasan hukum yang jelas.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," katanya.(*)
Next News

Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Sumenep: Jangan Tergiur Tawaran Kerja di Luar Negeri
12 hours ago

BPBD Pamekasan Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
12 hours ago

Pemkab Bangkalan Fasilitasi Pemulangan PMI dari Malaysia
12 hours ago

Trump dan Xi Jinping Sepakat AI Militer Tak Boleh Bertindak Tanpa Kendali Manusia
12 hours ago

Respons Mahfud MD soal Wapres Baru, MPR: Akan Kami Pelajari
12 hours ago

Polres Sampang Tangkap Agen PMI Ilegal ke Arab Saudi
10 hours ago

Polres Sampang Ciduk 25 Tersangka Narkoba, 1 Perempuan Turut Diamankan
2 days ago

Ungkap Dugaan Prostitusi Online di Sampang, Polisi Tetapkan Perempuan Asal Surabaya sebagai Tersangka
2 days ago

2 Warga Jadi Korban TPPO, PCNU Sampang Minta Masyarakat Tak Tergiur Tawaran Kerja Luar Negeri
2 days ago

3 Bulan Kabur dari Rumah, Remaja Ditemukan Mengamen di Alun-alun Bangkalan
2 days ago



