Sabtu, 21 November 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Mahfud MD Sebut Sidang Pelantikan Wapres Baru 9 Desember Berpotensi Tidak Sah

Redaksi - Saturday, 21 November 2026 | 08:31 AM

Background
Mahfud MD Sebut Sidang Pelantikan Wapres Baru 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
Rencana sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (Istimewa/)

salsabilafm.com - Rencana sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih dan melantik wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 menuai sorotan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pelaksanaan sidang tersebut berpotensi tidak sah apabila ketentuan batas waktu pengajuan calon tidak dipenuhi.


Persoalan ini berkaitan dengan kewajiban Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.


Sebelumnya, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wapres pada Rabu (25/11/2026).




Namun, Mahfud memiliki penafsiran berbeda mengenai penghitungan tenggat waktu tersebut. Menurutnya, ketentuan 14 hari dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengacu pada hari kerja, bukan hari kalender.


Dengan demikian, apabila sidang paripurna tetap dilaksanakan pada Rabu (9/12/2026), batas akhir pengajuan dua nama calon wapres seharusnya jatuh pada Kamis (19/11/2026).




Mahfud mengingatkan, apabila hingga batas waktu tersebut Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran, pelaksanaan sidang pada 9 Desember berpotensi menimbulkan persoalan hukum.


"Jika sampai kemarin jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud melalui unggahannya di Instagram, Jumat (20/11/2026).


Atas dasar itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyarankan agar jadwal sidang paripurna MPR ditunda.




Menurutnya, pelaksanaan sidang sebaiknya dijadwalkan kembali setelah 14 hari kerja terhitung sejak MPR menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.


Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR sehingga proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki landasan hukum yang jelas.




"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," katanya.(*)