Respons Mahfud MD soal Wapres Baru, MPR: Akan Kami Pelajari
Redaksi - Saturday, 21 November 2026 | 08:35 AM
salsabilafm.com - Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait potensi tidak sahnya sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026.
Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri, mengatakan, berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, termasuk pandangan Mahfud MD, akan menjadi perhatian pihaknya.
"Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR," kata Abidin saat dihubungi, Sabtu (21/11/2026).
Abidin menjelaskan, sesuai kesepakatan dalam rapat awal Panitia Ad Hoc, pihaknya akan kembali menggelar rapat pada Senin (23/11/2026).
Dalam rapat tersebut, berbagai perkembangan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR akan menjadi acuan pelaksanaan sidang pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
"Kami akan rapat pada Senin, 23 November, tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden," ujarnya.
Sementara itu, anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, mengatakan, ketentuan paling prinsip dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih salah satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Menurut Irawan, pandangan Mahfud MD mengenai penghitungan tenggat waktu 14 hari akan dipelajari lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc. Pembahasan tersebut juga akan dibawa dalam rapat gabungan.
"Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan," kata Irawan.
Meski demikian, hingga Sabtu (21/11/2026), belum ada perubahan jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.
"Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan Rapat Gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari," tegasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyarankan agar sidang paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 diundur. Mahfud menilai Presiden Prabowo Subianto telah melewati tenggat waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden yang seharusnya diserahkan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang.
Mahfud menegaskan, ketentuan 14 hari dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengacu pada hari kerja, bukan hari kalender.
Hal itu, menurutnya, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 22 Tata Tertib MPR yang menyebutkan bahwa hari adalah hari kerja.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujar Mahfud dalam unggahan akun Instagram, Jumat (20/11/2026).
Mahfud juga memberikan ilustrasi apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wapres pada 20 November 2026, sidang paripurna sebaiknya ditunda hingga 10 Desember 2026.
Dengan demikian, perbedaan penafsiran mengenai tenggat waktu 14 hari kerja dan batas maksimal 60 hari sebagaimana diatur dalam UUD 1945 akan menjadi salah satu pokok pembahasan Panitia Ad Hoc MPR RI dalam rapat mendatang. (*)
Next News

Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Sumenep: Jangan Tergiur Tawaran Kerja di Luar Negeri
12 hours ago

BPBD Pamekasan Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
12 hours ago

Pemkab Bangkalan Fasilitasi Pemulangan PMI dari Malaysia
12 hours ago

Trump dan Xi Jinping Sepakat AI Militer Tak Boleh Bertindak Tanpa Kendali Manusia
12 hours ago

Mahfud MD Sebut Sidang Pelantikan Wapres Baru 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
12 hours ago

Polres Sampang Tangkap Agen PMI Ilegal ke Arab Saudi
10 hours ago

Polres Sampang Ciduk 25 Tersangka Narkoba, 1 Perempuan Turut Diamankan
2 days ago

Ungkap Dugaan Prostitusi Online di Sampang, Polisi Tetapkan Perempuan Asal Surabaya sebagai Tersangka
2 days ago

2 Warga Jadi Korban TPPO, PCNU Sampang Minta Masyarakat Tak Tergiur Tawaran Kerja Luar Negeri
2 days ago

3 Bulan Kabur dari Rumah, Remaja Ditemukan Mengamen di Alun-alun Bangkalan
2 days ago



