Rabu, 18 November 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Ketua DPRD Sampang Minta Kafe dan Pengelola Parkir Tertib Administrasi dan Pajak

Syabilur Rosyad - Wednesday, 18 November 2026 | 08:50 AM

Background
Ketua DPRD Sampang Minta Kafe dan Pengelola Parkir Tertib Administrasi dan Pajak
Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Rudi Kurniawan saat diwawancara beberapa waktu lalu. (Rosyad/Salsa/)

salsabilafm.com – Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Rudi Kurniawan, meminta para pemilik usaha kafe dan pengelola parkir di wilayah setempat untuk tertib administrasi, khususnya terkait perizinan dan kewajiban pajak daerah.


Menurut Rudi, ada sejumlah usaha kafe dan pengelolaan parkir yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga hal itu berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang.


Dia mengatakan, persoalan itu akan menjadi perhatian DPRD dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah menjelang akhir tahun 2026. Pihaknya berencana melakukan pembahasan sekaligus memanggil instansi dan pihak terkait untuk mengevaluasi persoalan tersebut.




"Parkir yang belum memiliki izin harus segera melengkapi perizinannya. Kalau menggunakan jalan raya atau trotoar, tentu harus ditertibkan oleh Satpol PP," katanya saat diwawancarai, Selasa (17/11/2026).


Selain pengelolaan parkir, Rudi juga menyoroti kepatuhan administrasi perpajakan sejumlah usaha kafe. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pelaku usaha telah melakukan registrasi dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.




Dia menegaskan, kafe yang belum menyelesaikan proses registrasi perizinan dapat ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Setelah proses tersebut selesai, usaha yang bersangkutan diperbolehkan kembali beroperasi.


"Kalau memang belum melakukan registrasi perizinan, bisa ditutup sementara. Nanti kalau sudah setidaknya melakukan proses registrasi silakan dibuka kembali. Intinya, semua harus tertib sesuai aturan," tegasnya.


Langkah tersebut, kata Rudi, bukan untuk mempersulit para pengusaha maupun investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Sampang. Penertiban justru diperlukan agar aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.




"Ini bukan untuk mempersulit pengusaha atau investor yang masuk ke Sampang. Kita ingin semuanya tertib aturan dan kewajiban kepada daerah juga dipenuhi," tambahnya.


Sebelumnya, persoalan administrasi perpajakan usaha kafe juga menjadi perhatian BPPKAD Sampang. Pada 14 November 2026, instansi tersebut memanggil sekitar 10 pemilik kafe yang belum mendaftarkan subjek dan objek pajak daerah.




Berdasarkan pendataan, sejumlah usaha tersebut telah beroperasi selama beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun. Bahkan, terdapat usaha yang telah berdiri lebih dari tiga tahun. (Syad)