3 PMI Nonprosedural Asal Bangkalan Dideportasi Usai Ditahan di Malaysia
Redaksi - Tuesday, 22 September 2026 | 06:26 AM


salsabilafm.com - Sebanyak tiga pekerja migran non-prosedural atau ilegal asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dipulangkan dari Malaysia. Tiga pria tersebut sebelumnya sempat menjalani masa tahanan di Negeri Jiran itu selama 7 hingga 8 bulan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana mengatakan, tiga orang tersebut yakni S (41) asal Kecamatan Arosbaya, M (48) asal Kecamatan Kamal dan MH (41) asal Kecamatan Kwanyar. "Tiga orang tersebut dideportasi dari Malaysia," jelasnya, Selasa (22/9/2026).
Jemmi mengatakan, tiga pekerja migran ilegal tersebut berangkat ke Malaysia melalui jalur yang berbeda-beda. S berangkat ke Malaysia melalui Singapura pada Februari 2026. Lalu, transit ke Thailand. Namun saat hendak memasuki Malaysia, S ditangkap oleh otoritas setempat.
"Ditangkap oleh kepolisian di sana lalu ditahan di Malaysia," ucapnya
Sedangkan M berangkat ke Malaysia menggunakan paspor wisata dan bekerja di Kuala Lumpur sebagai buruh bangunan. Saat pulang bekerja, dia tertangkap dan ditahan selama 8 bulan.
"Lalu untuk MH juga sama, menggunakan paspor wisata dan bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 jadi buruh bangunan di Selangor, namun saat ada operasi dari kepolisian tertangkap dan ditahan 7 bulan," jelasnya.
Setelah menjalani masa tahanan itu, tiga pekerja migran ilegal tersebut dipulangkan ke Tanah Air pada Jumat (18/9/2026).
Disperinaker Bangkalan memfasilitasi proses pemulangan hingga tiba di rumah masing-masing. Pihaknya juga memberikan arahan pada keluarga pekerja migran tersebut agar tidak pergi ke luar negeri menggunakan jalur non-prosedural atau ilegal.
Sebab, masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri menggunakan jalur ilegal akan mendapat banyak kerugian. Salah satunya yakni pekerja migran ilegal tidak memiliki dokumen kunjungan resmi sehingga bisa dideportasi sewaktu-waktu.
Selain itu, pekerja migran ilegal tidak memilki jaminan sosial jika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Pekerja migran ilegal juga tak memiliki perlindungan hukum sehingga rentan tidak diakui oleh otoritas setempat karena dianggap pekerja ilegal.
"Kami mengimbau agar masyarakat bisa menggunakan jalur resmi atau sesuai dengan prosedur. Sehingga memiliki dokumen resmi dan memiliki perlindungan hukum saat bekerja di negara lain," pungkasnya. (*)
Next News

Gita Nada Idaman Al-Munawarah Raih Juara 1 Kirab Drumband Pelajar 2026 se-Kabupaten Sumenep
8 hours ago

6 Kapolda Dimutasi, Sejumlah Pejabat di Daerah Berganti
8 hours ago

Lebih Cepat dari Jadwal, Sumur NZ3 Lapangan Bukit Tua Alirkan Hidrokarbon Pertama
10 hours ago

Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Sumenep: Jangan Tergiur Tawaran Kerja di Luar Negeri
a day ago

BPBD Pamekasan Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
a day ago

Pemkab Bangkalan Fasilitasi Pemulangan PMI dari Malaysia
a day ago

Trump dan Xi Jinping Sepakat AI Militer Tak Boleh Bertindak Tanpa Kendali Manusia
a day ago

Respons Mahfud MD soal Wapres Baru, MPR: Akan Kami Pelajari
a day ago

Mahfud MD Sebut Sidang Pelantikan Wapres Baru 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
a day ago

Polres Sampang Tangkap Agen PMI Ilegal ke Arab Saudi
a day ago



