Audiensi Aliansi Nelayan Terdampak di gedung DPRD Sampang, Selasa (23/2/2021)
Aliansi Nelayan Terdampak (ANT) perwakilan Kecamatan Banyuates dan Sokobanah Sampang melakukan audiensi bersama pihak Petronas Carigali Nort Madura II Ltd, Selasa (23/02/2021).
Difasilitasi wakil rakyat, audiensi ini bertujuan untuk menyerap keluhan nelayan yang terdampak aktivitas pengeboran sumur eksplorasi hidayah-1.
Mewakili nelayan Banyuates, Muhlis menyatakan bahwa nelayan diwilayah utara tidak mengetahui apa itu Petronas dan seperti apa aktivitasnya, dan ada juga nelayan yang tidak mendapat manfaat dari eksplorasi.
“Ternyata masih ada nelayan yang sama sekali tidak merasakan apapun manfaat keberadaan Petronas, kalau terganggu iya, nah sekarang kita bawa,” jelasnya.
Aliansi Nelayan Terdampak mengutarakan pandangan mereka terkait Petronas
Menurutnya, dalam proses penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) harus di lakukan dengan terbuka, baik itu melalui pertemuan atau lainnya.
“Paling tidak 30 hari itu harus dilakukan sosialisasi apakah itu bentuk pertemuan atau media massa gitu ya, apakah itu telah dilakukan sehingga muncul bahasa eksplorasi sumur Hidayah -I,” lanjutnya.
Disinggung juga mengenai masyarakat nelayan yang dikatakan akan mendapat bantuan, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang didata.
“Oleh salah satu orang oknum datang kesana dimintai fotocopy KTP, karena katanya sebentar lagi mau ada bantuan, meraka tidak tau kalau akan ada Petronas, ada eksplorasi dan lain sebagainya mau ada anjungan, tiba tiba ada kapal besar yang melibas rumpon-rumpon milik warga, yang setelah didata pun ada lima ternyata dikasi kompensasi hanya dua,” ujarnya.
Menyambung keluhan nelayan, perwakilan nelayan Sokobanah Sukandar menyatakan pihaknya ingin memperjuangkan hak dari nelayan diwilayahnya, karena setelah ditanyakan, banyak nelayan tidak mengetahui tentang Petronas itu sendiri, akan tetapi dampaknya sangat luar biasa, hingga membuat penghasilan nelayan berkurang.
“Bahkan yang diajak berkumpul untuk sosialisasi hanya sebagian saja, kadang hanya orang-orang kepala desa, jadi hanya orang-orang tertentu saja,” paparnya.
Pihaknya berharap kedepan, untuk bantuan CSR agar dipisah antara Kecamatan Banyuates dan Sokobanah serta diberikan pendamping, sebab banyak bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Ada dokumentasinya, harapan saya begitu, yang menyalurkan berseragam Petronas, jadi agar masyarakat itu tau tugasnya, itu harapan Sokobanah, trus masalah penggemukan sapi, mana ada saya lihat semua tidak ada bantuan penggemukan sapi,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yaqin menyatakan melalui forum ini, uluran tangan dari Petronas lebih dibutuhkan, pihaknya mengusulkan yang mendapat CSR adalah masyarakat asli nelayan, bentuknya tidak harus berupa fisik.
“Perhatian nasib pendidikan anak-anak nelayan, banyak anak-anak nelayan yang gak jadi mondok,” ujarnya.
Menanggapi keluhan nelayan, Hendrayana perwakilan dari Petronas memulai dengan memaparkan tentang pengenalan Petronas itu sendiri dan kegiatannya diwilayah eksplorasi migas diutara Kota Bahari, akan tetapi pihaknya enggan berkomentar banyak.
Dikatakan bahwa semua aspirasi atau keluhan dari Aliansi Nelayan Terdampak (ANT) akan dibahas dirapat internal perusahaan.
“Nanti kami akan melaksanakan kegiatan workshop, Semua perwakilan nelayan dari Banyuates, Ketapang dan Sokobanah akan diundang,” tutupnya. (Abaz)
