Penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sampang tahun 2025 terus berdatangkan dari berbagai pihak dan kalangan.
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (18/8/2021) sebagai salah satu wujud penolakan tersebut.
Moh. Riswanto, mewakili Aliansi Mahasiswa Sampang mengatakan bahwa pihaknya menilai SK Bupati terkait Pilkades 2025 merupakan upaya merampas hak-hak demokrasi masyarakat di Kabupaten Sampang.
Menurutnya, dalam hal ini Pemerintah Daerah sengaja mengosongkan pemilihan Kepala Desa sehingga posisi tersebut dapat diganti Penanggung jawab (Pj) sehingga pesta demokrasi tingkat desa tersebut bisa digelar tahun 2025.
“Keputusan Pilkades 2025 tidak memanfaatkan interval waktu secara maksimal, seharusnya masih ada waktu sekitar 4 tahun untuk melaksanakan pilkades baik secara serentak maupun bergelombang,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, melalui audiensi ini, Aliansi Mahasiswa Sampang meminta DPRD Sampang untuk menolak SK Bupati tentang pelaksanaan Pilkades serentak 2025 dan segera menggelar pemilihan Kepala Desa.
“Kami harap DPRD Sampang dapat mewujudkan tuntutan kami, jika tidak kami simpulkan bahwasannya DPRD Sampang sudah kehilangan taringnya,” ujarnya.
Menyikapi tuntutan tersebut, Ubaidillah mewakili Komisi I DPRD Sampang menilai bahwa penolakan pelaksanaan Pilkades serentak 2025 merupakan bagian dari wujud demokrasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Sampang.
Namun menurutnya, mengenai SK Bupati tentang Pilkades serentak itu menabrak aturan atau tidak, pihaknya belum dapat memastikan hal itu. Karena, semua orang memiliki asumsi dan penafsiran sendiri-sendiri.
“Kami akan tampung aspirasi mahasiswa yang tidak ingin Pilkades serentak digelar 2025 dan ingin dimajukan pada 2022 atau 2023,” tutupnya. (Romi)
