Temui Massa Aksi, Bupati-Wabup Bangkalan Janji Pemerintahan Transparan

salsabilafm.com – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama Wakil Bupati, Moh. Fauzan Ja’far menemui ratusan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Bangkalan di kantor Pemkab setempat, Rabu (10/9/2025). Tanpa jarak, keduanya mendengarkan satu per satu aspirasi yang disuarakan.

Aliansi menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari transparansi pengelolaan pemerintahan, penertiban aset daerah, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan sampah yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Bupati Lukman Hakim menyebut aksi tersebut bukanlah perlawanan, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

“Aksi ini adalah kontrol sekaligus dukungan agar kami tetap berada di jalur yang benar. Aspirasi yang disampaikan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan,” ucapnya di hadapan pengunjuk rasa.

Lukman menegaskan, pemerintahannya berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas intervensi pihak manapun. Dia mencontohkan, seluruh program pembangunan disusun melalui mekanisme Musrenbang hingga RPJMD yang terbuka untuk publik, sementara proyek fisik dilelang melalui e-katalog agar bisa diakses siapa saja.

“Kami pastikan tidak ada ruang untuk intervensi luar dalam penyusunan maupun pelaksanaan program. Semua dilakukan transparan,” tegasnya.

Terkait aset daerah, Pemkab Bangkalan telah membentuk Satgas Pengamanan Aset yang akan segera diluncurkan bulan depan. Satgas ini akan memastikan aset daerah terinventarisasi dengan baik dan tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

Selain itu, Lukman juga memaparkan sederet program prioritas, mulai dari pembangunan 53 ruas jalan kabupaten, perbaikan 113 gedung sekolah, hingga solusi persoalan sampah melalui pembangunan TPS dan pembebasan lahan untuk ΤΡΑ.

“Pengelolaan sampah harus tuntas dari hulu ke hilir. Tidak bisa parsial, harus sistematis,” jelasnya.

Menutup pertemuan itu, Bupati Lukman Hakim bersama Wabup Fauzan sepakat bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutup telinga terhadap suara rakyat. (*)