Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sampang kembali menggelar talk show penyuluhan hukum di radio Salsabila, Selasa (15/6/2021) malam.
Kali ini, LPBH NU memilih “Politik Hukum Pelaksanaan Pilkades Sampang” sebagai tema utama yang disajikan untuk masyarakat luas.
Sekretaris LPBH NU Sampang, Lukman Hakim menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ramai diperbincangkan di media sosial maupun warung kopi seputar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
“Maka dari itu, LPBH selaku lembaga di bawah naungan NU yang fokus dalam persoalan hukum ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkades, karena Pilkades tidak dapat terlaksana sebelum Perbup disahkan Pemda,” jelasnya.
Untuk itu, LPBH NU mengundang Aulia Rahman selaku Anggota DPRD Sampang dan Ach. Muafi sebagai Tim Advokad LPBH NU. Keduanya diharapkan mampu memberikan informasi real tentang pelaksanaan dan penundaan Pilkades.
“Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan edukasi agar informasi-informasi yang tidak jelas itu, tidak lagi menjadi konsumsi publik secara liar, target utama itu,” paparnya.
“Jika benar-benar terjadi penundaan, supaya masyarakat benar-benar tahu dan menunggu. Kalau memang dilaksanakan tahun ini, masyarakat supaya tidak mudah memberikan informasi miring,” pungkasnya. (Romi)
