Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (01/09/2021).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menetapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Sampang pada tahun 2025.
Korlap Aksi, Moh. Iswanto mengatakan, jika Pilkades dilaksanakan pada tahun 2025, kemudian ada pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Desa, pihaknya khawatir akan terjadi jual beli jabatan dalam proses pengangkatannya.
Menurutnya, jika berkaca pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati dan sejumlah pejabat di Probolinggo, bukan tidak mungkin hal serupa terjadi di Sampang.
“Kami khawatir, OTT di Kabupaten Probolinggo bakal terjadi di Kabupaten Sampang,” ungkap Moh. Iswanto di depan awak media.
Oleh sebab itu, pihaknya menuntut DPRD Sampang agar menggunakan hak dan fungsinya untuk menolak secara kelembagaan terhadap SK Bupati yang menyatakan Pilkades Serentak Sampang tahun 2025.
“Kami menuntut DPRD melakukan perubahan peraturan daerah dan penyesuaian hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan, yang intinya Pilkades dilakukan pada tahun 2022 atau 2023,” ujarnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan, semua tuntutan mahasiswa akan dibahas bersama di internal dewan. Kemudian ia meminta pendemo menyampaikan semua tuntutan secara tertulis.
“Silahkan sampaikan tertulis kepada kami disertakan nama dan nomor yang bisa dihubungi untuk mengetahui kelanjutannya,” timpalnya. (Abbaz)
