Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) menagih janji politik Bupati dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Jum’at (30/7/2021) pagi.
Dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), aksi ini hanya diikuti 4 orang perwakilan mahasiswa, demi mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan.
Ketua Formasa, Arifin MA menyampaikan, ada 3 pilar utama janji politik Bupati H. Slamet Junaidi meliputi : 1. Peningkatan sumber daya manusia 2. Ekonomi yang berdaya saing 3. Hubungan harmonisasi masyarakat Sampang.
“Melihat realita di Kabupaten Sampang, sejak awal kepemimpinan hingga detik ini dipandang tidak membawa hasil apapun dari 3 pilar yang telah dijanjikan,” ujarnya.
Menurut Arifin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang terendah se- Jawa Timur (62,70%), faktor utama didominasi bidang pendidikan yang tidak berkembang di pemerintahan Bupati Sampang.
“Sampai saat ini tidak ada program bupati yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sampang,” keluhnya.
Kemudian, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) presentase kemiskinan di Kabupaten Sampang mencapai 22,78. Tercatat sebagai Kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Terakhir, Bupati dianggap tidak memberikan hak politik masyarakat dengan menerbitkan Perbup No. 27 tahun 2021 yang menjadi landasan SK Bupati No. 188.45/272/kep/434. OB/2021.
Berdasarkan hal tersebut, Formasa menuntut Bupati memberikan perhatian khusus terhadap usaha peningkatan kualitas pendidikan dan meminta agar lebih memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat secara merata.
“Kami juga menuntut agar segera mencabut SK Bupati tentang Pilkades yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 karena bertentangan dengan UUD 1945 Padal 27 ayat 2 dan PP No. 47 tahun 2015 pasal 57 ayat 2,” ringkasnya.
Namun sayangnya, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah dalam hal ini Bupati Sampang, sebab mantan DPR RI itu tidak ada di tempat dan berhalangan menemui peserta aksi. (Romi)
