Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berperingkat tertinggi nomor dua se- Jawa Timur dalam pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) atau MCP rencana aksi daerah sebagai upaya mewujudkan daerah zero tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Timur Septa Adhi Wibawa saat menggelar koordinasi, monitoring dan supervisi pencegahan korupsi terhadap Pemerintah Kabupaten Sampang, Senin (26/4/2021) kemarin.
“Untuk Kabupaten Sampang sendiri, nilai MCP sangat baik dengan predikat tertinggi nomor 2 se Jawa Timur dengan nilai 90,2 pada tahun 2020,” ungkap Septa Adhi Wibawa.
Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Timur itu menyampaikan jika kegiatan tersebut rutin pihaknya lakukan untuk memantau sejauh mana tingkat pencegahan korupsi di suatu daerah.
Program KPK dan kegiatan Korsupgah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel.
Adapun fokus secara umum terdiri atas Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis.
“Prinsipnya kedatangan kami melakukan monitoring dan memberikan masukan, bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan korupsi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan menyampaikan jika kedatangan Satgas KPK dalam rangka pembinaan yang setiap tahun dilakukan sebagai fungsi melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi pencegahan korupsi.
“Beliau datang untuk memberikan mengevaluasi report laporan MCP kami, selain itu juga memberikan masukan terhadap apa yang kita lakukan sehingga terhindar dari tindakan yang menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.
Sekda menyampaikan bahwa saat ini laporan MCP Pemkab Sampang se Indonesia menempati posisi 21 dan di Jawa Timur menempati posisi kedua oleh sebab itu pihaknya berusaha meningkatkan apa yang telah dicapai.
“Segala hal yang menjadi intervensi KPK dibedah, tadi ada masukan masalah perijinan perumahan, sehebat apapun sistem yang tertata juga harus dibarengi dengan semangat pelaksanaan SDMnya untuk menerangi korupsi,” tutupnya. (Romi)
