Viral Dugaan Potongan PKH, KKS Warga Batuporo Timur Mendadak Dikembalikan

salsabilafm.com – Persoalan dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Baruporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Sampang, terus bergulir. Sejumlah penerima mengaku Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka selama ini dikuasai ketua kelompok.

Terbaru, Marsani, lansia kelahiran 1960, mengaku hanya sekali menerima bantuan sebesar Rp370 ribu, kemudian tidak lagi menerima bantuan selama hampir setahun.

"Sepertinya sudah hampir satu tahun lebih ya saya menerima Rp370 ribu, dan sampai saat ini tidak menerima lagi," kata Marsani kepada salsabilafm.com, Kamis (24/9/2026).

Marsani mengaku tidak pernah memegang KKS miliknya karena berada di tangan ketua kelompok.

"Katanya biar gampang ambilnya, tapi saat saya tanya kok sudah lama nggak dapat, dijawab memang belum dapat," ujarnya.

Hidup seorang diri dan sudah tidak mampu bekerja, Marsani mengaku hanya mengandalkan pemberian tetangga.

"Saya sudah tua, suami nggak punya, anak nggak punya, ponakan cuma satu sedang merantau tinggal di Bali, jadi hanya dikasih beras, kadang lauk sama tetangga," tuturnya.

Keluhan serupa disampaikan Khotimah, penerima aktif PKH Desil 2. Dia mengaku saat KKS masih dipegang sendiri, bantuan untuk dua anaknya mencapai Rp1,2 juta.

"Kalau pas awal saat saya yang pegang kartu rekening itu dapat Rp1 juta 200 ribu untuk dua anak saya," ungkapnya.

Namun setelah KKS dipegang ketua kelompok berinisial M, nominal yang diterimanya disebut turun menjadi Rp300 ribu, bahkan Rp170 ribu.

"Katanya biar mudah diambil, tapi saat dipegang dia setiap cari kok malah turun jadi Rp300 ribu, kadang Rp170 ribu," ujarnya.

Khotimah juga mengaku pernah diberi tahu bahwa KKS miliknya telah diblokir.

"Katanya sudah diblokir kartu saya, saya heran kok bisa, kenapa? Saya bingung karena saya orang nggak tahu apa-apa," jelasnya.

Tim salsabilafm.com menemukan sedikitnya tujuh penerima lain yang mengeluhkan persoalan serupa. Setelah persoalan ini sempat viral beberapa hari lalu, warga mengaku ketua kelompok yang sebelumnya disebut memegang KKS kemudian melakukan intervensi dan meminta agar urusan pencairan bantuan hanya melalui dirinya.

"Ketua  kelompok itu sempat marah dan mengatakan hanya dirinya yang bisa mencairkan bantuan. Tidak lama kemudian, Kartu Rekening (KKS) semua  warga buru-buru dikembalikan dua hari yang lalu, termasuk bu khotimah dan nenek marsani ini," ujarnya. 

Ketua SDM PKH Kabupaten Sampang, Moh. Hakim, mengatakan, pihaknya akan mengecek langsung persoalan tersebut.

"InsyaAllah akan saya koordinasikan langsung ke KPM kepastiannya," kata Hakim.

Hakim menegaskan, KKS merupakan akses rekening bantuan atas nama KPM, sehingga harus berada dalam penguasaan penerima.

"Pada prinsipnya KKS harus berada dalam penguasaan dan tanggung jawab KPM yang bersangkutan, bukan dititipkan atau dikuasai oleh orang lain," tegasnya.

Hakim menyebut edukasi tersebut telah dilakukan sejak distribusi KKS 2017.

"Apabila setelah diberikan edukasi dan sosialisasi masih terdapat KKS yang dititipkan atau dipegang oleh pihak lain, hal tersebut berada di luar pemantauan langsung kami dan tentu akan kami tindaklanjuti l apabila ditemukan atau dilaporkan," tegasnya. (Syad)