Pada tahun 2020, ada sebanyak 235 unit lampu penerangan jalan umum (PJU) dipasang oleh Pemerintah pada sepanjang ruas jalan nasional yang membentang di wilayah utara Kabupaten Sampang.
Namun sayangnya, perawatan proyek PJU seharga miliaran rupiah tersebut dikahwatirkan terbengkalai, sebab Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang untuk menganggarkan biaya perawatan ratusan PJU tersebut.
Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana (TSP) Jalan Dishub Sampang Heri Budiyanto mengatakan bahwa 235 PJU di wilayah pantura tersebut merupakan wewenang pusat.
“Pemasangan ratusan Paijo tersebut bukan kewenangan daerah melainkan Pemerintah Pusat,” ujarnya, Senin (14/6/2021).
Ia menjelaskan, perencanaan pemasangan hingga perawatan PJU tersebut bukan tanggung jawab daerah, karena itu pihaknya tidak menganggarkan biaya perawatan, sebab daerah hanya dilibatkan dalam hal koordinasi.
“Soal perawatan kita tidak ikut campur itu tetap menjadi tanggung jawab BPTD pusat,” jelasnya .
Ia juga menuturkan bahwa kewenangan daerah hanya sebatas melakukan pengawasan, yakni melakukan laporan kepada Pemerintah Pusat apabila ditemukan ada kerusakan.
“Kami menaruh petugas monitoring di setiap kecamatan satu orang untuk melaporkan setiap ada kerusakan, baik itu PJU yang dari dana APBN maupun dari APBD,” imbuhnya.
Herry menambahkan, walaupun perawatan tersebut kewenangan pusat persoalan tersebut tidak menjadi kendala sebab respon pusat tetap cepat untuk memperbaiki setiap kerusakan.
“Perbaikannya cepat, kemarin ada kerusakan timer dua hari langsung dieksekusi,” tutupnya. (Mukrim)
