Beranda blog

DPT Pilkada Pamekasan Capai 666.048 Pemilih

0

salsabilafm.com – Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pelaksanaan pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, 27 November 2024 mendatang mencapai 666.048 pemilih.

Dengan selisih mencapai angka 23.214 orang dari jumlah total DPT, menempatkan pemilih perempuan mengungguli data pemilih laki-laki.

Angka tersebut berdasar rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPT untuk Pilkada 2024, melalui Rapat Pleno Terbuka KPU Pamekasan, di Ballroom Azana Style Hotel, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Kamis (19/9/2024).

Pleno tersebut dihadiri sejumlah stakeholder terkait, seperti Bawaslu Pamekasan, perwakilan partai politik (parpol), serta sejumlah badan adhoc dari 13 kecamatan berbeda di Pamekasan.

“Rekapitulasi DPSHP ini untuk mengumpulkan data dari seluruh kecamatan di Pamekasan, bertujuan untuk menyempurnakan data pemilih, mengidentifikasi sekaligus memperbaiki beberapa data bermasalah yang ditemukan di lapangan,” kata Komisioner KPU Pamekasan, Mohammad Halili.

Identifikasi dan perbaikan tersebut mencakup data pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, hingga pemilih pindah domisili. “Jumlah DPT yang kami tetapkan berdasar hasil pleno sebanyak 666.048 orang, meliputi sebanyak 321.417 pemilih laki-laki dan 344.631 pemilih perempuan,” ungkapnya.

“Para pemilih ini nantinya akan menyalurkan hak suaranya di 1.270 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Pamekasan, termasuk di antaranya TPS Khusus yang nantinya akan melayani pemilih di lokasi tertentu,” jelasnya.

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Pamekasan ini berharap DPT tersebut valid dan akurat.

“Kami berharap data (DPT) ini dapat mencerminkan kondisi pemilih yang sebenarnya, artinya tidak ada kesalahan berarti,” pungkasnya. (*)

Lapas Klas IIA Pamekasan Latih Warga Binaan Jadi Guru Ngaji

0

salsabilafm.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Islam menjadi guru ngaji.

Kepala Lapas Kelas IIA Pamekasan, Syukron Hamdani mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk pembinaan spiritual. Tujuannya agar bisa menjadi bekal bagi narapidana setelah nantinya bebas dari penjara dan kembali ke masyarakat.

“Karena itu narapidana yang sudah bisa membaca Al Quran kami bina agar bisa mengajar mengaji di masyarakat,” katanya, Senin (25/8/2025).

Pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Al Quran untuk mengajar mengaji kepada narapidana di Lapas Pamekasan.

Bagi narapidana yang sudah bisa mengaji dengan baik dan benar, pihak lapas selanjutnya memfasilitasi mereka untuk mengikuti kegiatan teknik mengajar mengaji melalui program sertifikasi guru mengaji Al Quran.

“Ada 39 orang narapidana yang sudah mendapatkan bimbingan khusus dari lembaga tersebut untuk bisa mengajar mengaji setelah mereka mengikuti program intensif mengaji selama enam bulan,” kata Hamdani.

Materi yang disampaikan kepada calon guru mengaji di Lapas Pamekasan itu meliputi teknik dan metode pembelajaran cepat dan menarik.

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIA Pamekasan dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang lebih baik, dan mengubah sikap narapidana dari negatif ke positif,” pungkasnya. (*)

28 Ribu Pekerja Informal di Bangkalan Tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan

0

salsbailafm.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen kuat dalam melindungi pekerja sektor informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2025, sebanyak 28 ribu pekerja tanpa hubungan kerja tetap tercakup dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perlindungan ini mencakup petani, nelayan, pekebun, dan kader desa, dan didanai melalui dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT)

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura, Indriyatno, menyebutkan, jumlah peserta meningkat signifikan dari 18 ribu di tahun sebelumnya.

“Ini bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja tanpa pekerjaan tetap,” ujar Indriyatno. Senin (25/8/2025).

Inisiatif ini mendapat apresiasi nasional sebagai salah satu program terbaik dalam perlindungan tenaga kerja sektor informal. Menurut Indriyatno, istilah “pekerjaan tanpa kerjaan” merujuk pada mereka yang tidak memiliki status kerja formal, namun tetap berkontribusi dalam ekonomi lokal.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, M. Zuhri Bahri, dalam peluncuran bukunya ‘Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat’, mengatakan, perlindungan sosial harus mencakup seluruh pekerja, termasuk yang berada di sektor informal.

“Tanggung jawab perlindungan tidak hanya milik pusat, tapi juga daerah. Bangkalan telah membuktikan bahwa komitmen lokal bisa menjangkau mereka yang paling rentan,” tegas Zuhri.

Program ini diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pekerja informal di tahun-tahun mendatang.

“Seiring dengan penguatan regulasi dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah kami berharap cakupannya semakin luas dan berkembang,” harapnya.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya melindungi pekerja informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami terus berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja tanpa pekerjaan tetap. Tahun ini jumlahnya sudah 28 ribu kepesertaan pekerja nob formal,” katanya. (*)

Ratusan Balita di Bangkalan Terinfeksi Campak, 1 Orang Meninggal

0

salsabilafm.com – Kasus infeksi campak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tergolong cukup tinggi. Tercatat, ada ratusan balita pasien campak, dan satu di antaranya meninggal dunia.

Spesialis anak, dr Mega Malynda, SpA dari RSUD Syarambu Bangkalan mencatat ada sekitar 275 pasien campak hingga akhir Agustus ini. Sementara, pasien meninggal terjadi di awal tahun.

“Di RSUD pasien campak meningkat drastis. Mulai Januari sampai Agustus ini tercatat ada 275 pasien positif campak. Untuk kematian hanya 1 di Januari lalu,” kata dr Mega, Selasa (26/8/2025).

Kasus campak di Bangkalan didominasi oleh anak-anak berusia 2-3 tahun. Mereka umumnya mengalami gejala yang serupa seperti demam di hari pertama, keluar bintik-bintik merah di belakang telinga hingga sekujur tubuh.

Pada beberapa balita yang terinfeksi campak, biasanya disertai dengan batuk dan pilek.

“Saat ini yang masih kami rawat ada 17 pasien campak terdiri dari balita semua. Di Agustus ini ada 50 pasien, dan rata-rata dari Kecamatan Geger Bangkalan,” kata dr. Mega.

Mega melanjutkan, kasus campak berat yang dialami pasien mayoritas karena mereka belum mendapatkan imunisasi, “sehingga tubuh tidak memiliki perlindungan yang baik pada campak,” tandasnya. (*)

Pemkab Sumenep Resmi Hapus Denda PBB-P2

0

salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali memberikan keringanan pajak bagi masyarakat. Seluruh denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2022 hingga 2024 resmi dihapuskan. Sesuai dengan keputusan Bupati Sumenep Nomor : 100.3.3.2/ 185/ KEP/013.2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif (PBB-P2)

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Sumenep, Akh. Sugiharto, menjelaskan, kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tertanggal 30 Juni 2025 . Tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran pajak.

“Warga cukup membayar pokok pajaknya saja. Penghapusan denda ini memang agenda rutin tahunan agar beban masyarakat lebih ringan,” ungkapnya, Senin (25/8/2025).

Menurut Sugiharto, penghapusan denda juga menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. “Dengan begitu, sektor PBB bisa tetap menjadi penyumbang penting Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.

Meski saat ini tingkat pembayaran PBB masih stagnan, Sugiharto menilai hal itu wajar. Sebab, sebagian besar desa baru melunasi menjelang akhir tahun.

“Biasanya masyarakat membayar menjelang tutup tahun. Itu sudah menjadi kebiasaan, karena PBB sifatnya pajak tahunan,” jelasnya.

Menariknya, hampir seluruh pembayaran pajak di Sumenep kini sudah berbasis digital. Sugiharto menyebutkan, sekitar 95 persen transaksi PBB telah dilakukan secara online.

“Masyarakat bisa bayar melalui berbagai kanal, seperti Bank Jatim, Pos, Tokopedia, Indomaret, hingga aplikasi pembayaran digital lainnya. Jadi, meski di pelosok desa sekalipun, pembayaran pajak tetap mudah dilakukan,” paparnya.

Dengan kemudahan ini, Bapenda Sumenep optimistis realisasi penerimaan PBB-P2 dapat tercapai sesuai target sebelum akhir tahun. (*)

Lomba Gerak Jalan di Sampang Tidak Dianggarkan APBD, Marnilem: Semua Murni dari Sponsor

salsabilafm.com – Rencana lomba gerak jalan yang digelar Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang pada akhir Agustus tahun ini kembali menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan tahunan tersebut dipastikan tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Disporabudpar Sampang, Marnilem, membenarkan bahwa pihaknya memang telah menyebarkan pamflet lomba. Namun, dia menegaskan bahwa seluruh pembiayaan kegiatan hanya mengandalkan dukungan dari pihak ketiga.

“Benar ada pamflet lomba gerak jalan. Tetapi kegiatan itu tidak dianggarkan dari APBD. Semua murni dari sponsor,” katanya kepada salsabilafm.com, Selasa (26/8/2025).

Meski tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah, Marnilem memastikan persiapan tetap berjalan. Menurutnya, sejumlah rapat koordinasi sudah dilakukan agar lomba bisa digelar sesuai jadwal, yakni pada penghujung bulan Agustus.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi internal maupun dengan panitia. InsyaAllah kegiatan tetap dilaksanakan, hanya waktunya menyesuaikan kondisi di lapangan,” tambahnya.

Menurut Marnilem, lomba gerak jalan memang menjadi salah satu agenda yang selalu ditunggu masyarakat setiap memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia.

Namun, karena keterbatasan anggaran, pihaknya harus mencari dukungan dari sponsor dan donatur agar kegiatan tetap bisa berjalan.

“Ini kegiatan rutin, antusiasme masyarakat biasanya sangat tinggi. Karena itu, meski tanpa APBD, kami berusaha semaksimal mungkin dengan dukungan pihak swasta,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Ach. Mahfud, menyayangkan absennya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Dia menilai, lomba gerak jalan bukan sekadar hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi serta menjadi wadah menumbuhkan rasa persatuan.

“Ini agenda tahunan yang seharusnya sudah terencana. Lomba gerak jalan sangat penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempererat kebersamaan masyarakat,” tegasnya.

Mahfud menambahkan, pemerintah daerah tidak boleh bergantung pada sponsor untuk kegiatan sebesar itu. Karena itu, dia berharap Disporabudpar lebih proaktif dalam melakukan perencanaan sejak awal.

“Jangan sampai kegiatan besar seperti ini selalu mengandalkan sponsor. Pemkab harus menyiapkan anggaran sejak dini agar pelaksanaannya lebih maksimal,” pungkasnya. (Syad)

Serikat Pekerja Pariwisata Akan Ajukan Pemakzulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

0

salsabilafm.com – Serikat Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) berencana mengajukan pemakzulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) melalui DPRD Jabar. Langkah itu merupakan bentuk protes atas kebijakan larangan study tour yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA.

Dilansir dari cnnindonesia, perwakilan SP3JB, Herdi Sudarja, menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada para pelaku usaha pariwisata. “Kita punya bukti dan fakta bahwa kebijakan internal untuk sekolah itu berdampak pada usaha dan para pelaku usaha di Jawa Barat,” ujarnya, Senin (25/8/2025).

SP3JB menilai kebijakan Demul telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 huruf b, yang melarang kepala daerah membuat kebijakan merugikan kepentingan umum atau meresahkan masyarakat.

Herdi menyebut pihaknya akan lebih dulu menyampaikan persoalan ini ke DPR RI sebelum dibawa ke DPRD Jabar yang memiliki kewenangan mengajukan pemakzulan.

Meski sebelumnya berencana menggelar aksi di Gedung Sate, Bandung, SP3JB menunda unjuk rasa dan memilih menempuh jalur diplomasi dengan legislatif. Hingga kini, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belum memberikan tanggapan terkait rencana pemakzulan tersebut. (*)

Muhlis, Atlet Catur Tunarungu Asal Sampang Raih 3 Medali di SEA Deaf Games 2025

0

salsabilafm.com – Muhlis, atlet catur tunarungu asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur, telah mengukir prestasi membanggakan dengan meraih tiga medali sekaligus dalam ajang 2nd SEA Deaf Games 2025 di Jakarta. Kompetisi olahraga dua tahunan tingkat ASEAN ini khusus bagi atlet tunarungu.

Sekretaris Persatuan Catur Indonesia (Percasi) Sampang, Thoriqin mengatakan, Muhlis berhasil memenangkan tiga medali, yaitu medali perak kategori catur kilat, medali perak kategori catur standar, dan medali perunggu kategori catur beregu.

Menurutnya, Muhlis tampil gemilang dalam kategori catur standar tunggal dengan perolehan poin yang sama dengan atlet asal Malaysia, yaitu 3,5 poin hasil dari tiga kemenangan dan satu kali remis.

“Namun, berdasarkan sistem penilaian Swiss Perfect Manager yang digunakan dalam pertandingan catur sesuai standar FIDE dan Percasi, medali emas jatuh kepada Malaysia, sementara Muhlis harus puas di posisi kedua,” katanya, Selasa (26/8/2025).

Dia mengungkapkan, prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi Muhlis selama bertahun-tahun. Ia merupakan atlet binaan Percasi Sampang sejak usia junior dan telah menjadi langganan juara di berbagai kompetisi, mulai dari tingkat daerah, Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, hingga Kejuaraan Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia (PORTURIN) di Surabaya.

Keberhasilan Muhlis menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, pelatih, dan organisasi olahraga, menjadi kunci keberhasilan atlet luar biasa ini.

“Dengan prestasi ini, Muhlis telah mengharumkan nama Indonesia dan membuktikan bahwa atlet tunarungu Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Semoga keberhasilan Muhlis dapat menjadi inspirasi bagi atlet-atlet lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa,” pungkasnya. (Mukrim)

Wabup Ahmad Mahfud Optimis MBG di Sampang Berjalan Baik dan Tepat Sasaran

0

salsabilafm.com – Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz meresmikan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Darunnajah, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Senin (25/8/2025).

Peresmian turut dihadiri Dandim 0828 Sampang, Letkol Czi Dika Catur Yanuar Anwar, Kapolres Sampang AKBP Hartono, tokoh ulama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sampang yang memperoleh izin menyelenggarakan program MBG.

Wabup menyampaikan, program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, untuk menjawab persoalan gizi, seperti stunting dan kurangnya asupan gizi pada anak sekolah serta ibu hamil.

“Dengan hadirnya SPPG Darunnajah Jungkarang, kami semakin optimistis program ini berjalan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Wabup menambahkan, SPPG Darunnajah Jungkarang akan menyalurkan MBG kepada 2.215 penerima manfaat yang mencakup siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dari tiga desa. Karenanya, dia menekankan pentingnya akurasi pendataan serta kualitas makanan yang disajikan agar program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan. Mari kita jadikan MBG sebagai gerakan bersama demi mencetak generasi bangsa yang sehat dan berkualitas,” tegasnya. (Mukrim)

Arumi Bachsin Tinjau Program PKK Sampang, Dorong Inovasi Berbasis Potensi Lokal

0

salsabilafm.com – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Elestianto Dardak, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sampang, Madura, pada Senin (26/8/2025).

Kunjungannya menjadi bagian dari agenda rutin TP PKK Jatim dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap implementasi 10 Program Pokok PKK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tiba di Pendopo Trunojoyo, Arumi disambut hangat oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sampang, Silviana Slamet Junaidi bersama jajaran pengurus PKK Kabupaten Sampang.

Dalam sambutannya, Arumi menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program-program PKK agar tetap relevan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.

Dia menyampaikan, monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PKK tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Monitoring ini untuk melihat sejauh mana program yang sudah dijalankan. Tentunya, program-program tersebut harus selaras dengan potensi sumber daya lokal yang ada serta mendukung program unggulan hasil Rakernas PKK di Kalimantan Timur,” ujar Arumi.

Arumi juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program, namun tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan tidak membebani organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam kesempatan itu, Arumi memberikan apresiasi tinggi kepada TP PKK Sampang yang dinilainya mampu menghadirkan berbagai terobosan dan inovasi yang efektif dan efisien.

“Inovasi yang baik seperti yang dijalankan PKK Sampang ini akan kami bawa sebagai contoh best practice bagi TP PKK di kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur,” tegas Arumi.

Menanggapi kunjungan tersebut, Silviana Slamet Junaidi menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas kehadiran Ketua TP PKK Jawa Timur beserta rombongan. Menurutnya, kunjungan ini menjadi motivasi besar bagi jajaran TP PKK Sampang untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

“Atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran TP PKK Kabupaten Sampang, kami menyampaikan selamat datang dengan penuh hormat kepada Ibu Arumi dan rombongan,” ucap Evi.

Evi menegaskan, 10 Program Pokok PKK akan terus menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PKK Sampang. Fokus utama diarahkan pada penguatan peran keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

“Kami terus berupaya menghadirkan inovasi yang sesuai dengan potensi lokal agar PKK benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Evi berharap, melalui pembinaan langsung dari TP PKK Provinsi, program-program yang dijalankan di Sampang dapat semakin terarah, terukur, dan berdampak luas.

“Semoga 10 Program Pokok PKK bisa memberikan multiplier effect yang berkelanjutan bagi masyarakat Sampang,” pungkasnya. (Mukrim)

Catatan Reflektif Historiografi Sampang :Dari Polagan, Roomtengah Hingga Pasedahan Banyuanyar

0

Oleh : Faisal Ramdhani*

Seorang sejarawan, budayawan dan sastrawan Indonesia, Profesor Kuntowijoyo memberikan catatan kritis reflektif dalam penulisan historiografi Indonesia. Dimana, sejarah desa hampir tidak mendapatkan tempat yang proporsional. Desa sebagai kesatuan teritorial dan administrasi lebih banyak diminati oleh peneliti diluar displin ilmu sejarah. Minat sejarawan di Indonesia terhadap penulisan sejarah desa di Indonesia dianggap kurang memiliki tantangan.
Hampir sebagian besar historiografi yang ada di Indonesia lebih dominan difokuskan pada penulisan-penulisan yang konteks peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda, sejarah politik dan sejarah golongan atas, hal ini karena menurut para sejarawan ini lebih menantang dan arah studinya lebih jelas dengan menggunakan beragam sumber-sumber primer yang bervariatif.
Begitu pula dalam penulisan histiografi Kabupaten Sampang, dari 180 desa dan 6 kelurahan yang dimiliki nyaris tidak ditemukan tulisan tentang sejarahnya masing-masing. Penulisan histiografi Sampang lebih banyak terpusat pada sejarah kerajaan dan golongan ningrat. Narasi narasi sejarah hanya berputar -putar dalam ingatan tentang Kamituwo Madegan berikut tokoh dan dinamika historisnya.
Sebuah kewajaran yang layak jika kamituwo madegan dijadikan sumber dan simbol historis karena memang banyak menyimpan situs dan catatan sejarah yang erat kaitannya dengan sejarah-sejarah kabupaten lain di Madura. Namun dalam perjalanannya, sangat disayangkan ketika kamituwo Madegan mengalami subordinasi simbolik historis.
Menempatkan diksi Polagan sebagai nama identitas wilayah tersebut seperti menegasikan lintasan sejarah nama Madegan. Padahal Madegan telah menjadi simbol sejarah yang banyak dicatat dan dikenal orang. Penamaan Polagan daripada Madegan bisa diartikan sebuah pemtusan sejarah.
Menurut Dosen Sastra UNAIR, Eddy sugiri yang mengutip pendapat Profesor Simon J Potter seorang Profesor Sejarah Modern dalam sebuah bukunya menulis bahwa penamaan itu penting. Sebab erat kaitannya dengan aspek kesejarahan, kebudayaan dan kemasyarakat yang ada di tempat tersebut. Sehingga ketika menyebutkan sebuah nama, maka akal sehat manusia bisa langsung mengenali lingkungan itu.
Dalam ilmu Linguistik yang banyak dipakai sejarahwan dikenal dengan istilah Toponimik. toponimi adalah cabang onmostika yang membahas dan menyelidiki suatu nama tempat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan nama desa tersebut sebagai bahan pembanding dan mengungkap arti nama suatu wilayah tempat manusia berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. Sebaliknya, penamaan dapat menggambarkan unsur-unsur suatu wilayah yang berkaitan erat dengan sejarah manusia di suatu wilayah tertentu.
Atas dasar ini bisa juga dikatakan bahwa penamaan Polagan itu tidak toponimik dan tidak memiliki sejarah. Apalagi banyak orang tidak mengerti arti dari Polagan itu sendiri. Berbeda ketika diberi nama Kelurahan Madegan, maka publik akan langsung bisa memahami dan mengingat sebuah sejarah tentang asal usul dan sejarahnya.
Berbeda dengan Kelurahan Rongtengah, berdasarkan penulusuran berbagi sumber, pada tahun 1883, berdasarkan catatan dari Leiden Digital Collections di Belanda, kampung ini dikenal sebagai Roomtengah. Namun, setelah era kemerdekaan Republik Indonesia, Roomtengah berubah nama menjadi Kelurahan Rongtengah. Perubahan namanya tidak terlalu siginifikan, masih memiliki akar kesejarahan yang kuat.
Meskipun, sejarah Rongtengah kurang dieksplorasi dalam sebuah tulisan histiografi desa. Padahal, konon di catatan itu nama Roomtengah itu identik dengan sebuah situs lembaga pendidikan tertua saat kolonial Belanda di Sampang. Sampai sekarang bangunannya masih ada yakni Gedung yang saat dipakai SDN Rongtengah 1 Sampang.
Hal menarik lainnya, ditemukan di Kelurahan Banyuanyar, didapati dokumen surat tanah pada tahun 1928 dan dokumen pertanahan lainnya bahwa Wongso Sastro menjadi Penguasa awal desa tersebut dan dijuluki Pasedahan. Julukan ini berbeda dengan gelar yang disematkan pada pimpinan pemerintahan desa lazimnya seperti kamituwo, padukuhan, kerio dan sejenisnya.
Salah satu sumber mengartikan kata Pasedahan ini merujuk pada istilah bahasa Bali untuk Pendapatan, yang sering digunakan sebagai bagian dari nama instansi pemerintah daerah di Bali, seperti Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung. Sumber lainnya, di dasarkan kitab Raden Toemenggoeng Ario Nitieadiningrat yang ditulis pada tahun 1914. Di dalam kitab tersebut menceritakan bahwa Pasuruan berasal dari bahasa jawa yaitu “soeroehan” yang artinya kongkonan, dalam bahasa kromo yaitu “Pasedahan” yang artinya tempat pemanggilan atau dipun aturi. Pasedahan itu berasal dari bupati-bupati yang ada disana yang dulunya sering menjadi suruhan para pembesar harta perkara perang. Pada masa Belanda diberi nama “Pasaroewang”, yang diperkirakan pada tahun 1850-1880.
Ada kesamaan dari kedua sumber di atas bahwa arti Pasedahan ini erat kaitannya dengan pendapatan dan keuangan. Pasedahan memiliki tugas untuk menarik pajak dari pedagang, petani, nelayan yang ada di wilayah tersebut.
Penelusuran cerita lisan, Pasedahan Wongso Sastro selaku kepala desa dulunya memang sering menerima hasil bumi dari petani dan hasil melaut dari para nelayan. Menjadi penguasa dan pengelola pemerintahan desa kurang lebih selama 50 tahun, kemudian diturunkan ke putranya yang bernama Mohammad Saleh Wongsotruno sebagai Kepala Desa hingga tahun 70 an karena ada pergantian status dari desa menjadi kelurahan.
Pertanyaannya kemudian, Apakah julukan Pasedahan ini hanya berlaku di desa Banyunyar atau juga menjadi tugas utama pemerintahan desa di Sampang pada jaman dulu?. Atau juga, Apakah penamaan desa-desa di Sampang sudah sesuai dengan kesejarahan yang dimilikinya?.
Di sinilah, hikmah dari penelusuran sejatrah di tiga kelurahan itu, mengingatkan akan pentingnya penulisan sejarah lokal desa untuk melestarikan nilai-nilai lokal, memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat, serta menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Sejarah desa juga bermanfaat sebagai sumber inspirasi dan edukasi bagi generasi muda, serta dapat memberikan wawasan dalam memahami peristiwa sejarah yang lebih besar. 
Terkadang banyak dari kita yang bertanya, mengapa perlu memahami dan menulis sejarah desa? Pentingnya memahami sejarah desa bukan hanya tentang mengingat masa lalu, melainkan sebuah cara untuk menjaga identitas masyarakat yang ada di desa. Dengan mengenal sejarah desa, kita menjadi lebih terhubung dengan akar budaya, warisan nenek moyang, dan tradisi yang telah membentuk komunitas di mana kita hidup hari ini.
Banyak orang mengabaikan sejarah lokal, berpikir bahwa pengetahuan ini tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun, sejarah desa memberikan konteks yang penting untuk memahami bagaimana suatu komunitas berkembang, apa nilai-nilai yang dimiliki, dan bagaimana masyarakat bisa bersatu dalam berbagai tantangan. Mengenali sejarah desa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai siapa diri kita sebagai bagian dari komunitas tersebut.
Boleh saja seseorang lebih mengnela sesuatu yang bersifat nasioanal dan populer karena dipandang lebih bersifat superior dari yang bersifat lokal. Namun jangan dilupa bahwa kekayaan nasional berangkat dari kekayaan lokal. Kekuatan suatu daerah bersumber dari kekuatan desa.
Kecenderungan penulisan sejarah yang nasional dan populer sentris ternyata berpotensi mengabaikan realitas dinamika sosial yang majemuk, yang ada di masing-masing desa yang bersifat lokal, Dikhawatirkan seseorang tidak akan bangga dengan desanya, di bumi yang ia pijak dan dilahirkan. Padahal ada peristiwa penting di desa itu yang bisa dijadikan inspirasi. Ada nilai dan keteladanan di desa itu untuk terus dirawat. Dari alasan inilah, kiranya sudah saatnya perlu ada dorongan untuk menggali sejarah lokal dan mendokumentasikan melalui karya tulis atau menulis sejarah lokal.