Program MBG Belum Sentuh Pulau Sakala Sumenep

salsabilafm.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menjangkau siswa di Pulau Sakala, pulau paling timur di Provinsi Jawa Timur. Padahal, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu telah berjalan secara nasional sejak Januari 2025.

Secara administratif, Pulau Sakala masuk Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di pulau ini, seluruh jenjang pendidikan tersedia, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), raudhatul athfal (RA), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga madrasah aliah (MA).

Guru di Pulau Sakala, Moh. Ramli, mengatakan, lebih dari 900 siswa di pulau itu belum menikmati program MBG. Padahal, bangunan yang disiapkan untuk mendukung program tersebut telah selesai dibangun. 

"Ada bangunannya, ada lahannya, tapi sampai sekarang belum beroperasi," kata Ramli, Senin (12/10/2026).

Menurut Ramli, bangunan tersebut diperkirakan selesai setelah Lebaran. Namun, hingga kini, fasilitas itu belum digunakan untuk melayani kebutuhan makan bergizi para siswa. 

"Itu kan yang diketahui Pak Kades itu, kemudian bangunan selesai, operasinya belum. Itu kalau tidak keliru, selesainya itu habis Lebaran. Kemarin sudah selesai. Sampai sekarang belum beroperasi," lanjutnya.

Ramli mengaku belum tahu kapan layanan MBG mulai beroperasi di pulau paling timur di Jawa Timur itu. "Jadi siswa dan siswi Sakala, sampai sekarang, belum menikmati MBG, Ndak tahu seperti apa ke depannya ini," lanjut dia.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Moh. Kholilurrahman, membantah adanya dapur MBG yang mangkrak. 

Menurut dia, mungkin masalahnya berkaitan dengan pembangunan dapur yang dilakukan melalui perantara, namun tanpa kepastian registrasi di Badan Gizi Nasional (BGN). 

"Enggak mangkrak, enggak ada dapur mangkrak. Itu mungkin awalnya dari calo. Dari calo, terus ngomong nih, kamu bangun lah, saya nanti tembusi ID-nya. Kita tracking ID-nya enggak muncul. Itu," ujar Kholilurrahman

Dia menegaskan, pembangunan fasilitas tanpa kejelasan perizinan dari BGN berada di luar tanggung jawabnya. Keberadaan bangunan saja tidak menjamin dapur dapat langsung beroperasi. 

"Jadi itu di luar perizinan dari BGN. Kita enggak berani bertanggung jawab," tegasnya.

Selain persoalan perizinan, Kholilurrahman menyebut kebijakan moratorium menjadi salah satu alasan dapur belum beroperasi.

"Kemudian yang kedua kena moratorium, sehingga belum beroperasi," ucapnya. (*)