salsabilafm.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang melakukan mitigasi lebih awal terkait sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) dan Administrasi. Tujuannya untuk menghindari sejarah kelam di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sampang, Siti Aisyah mengatakan, mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi risiko. PHP adalah perselisihan hasil pemilihan yang berkaitan dengan perolehan suara yang diajukan kepada MK.
“Kita sedini mungkin memitigasi potensi itu supaya pengalaman yang terdahulu di mana Sampang di Pilkada tahun 2018 satu-satunya bahkan pertama kali di Indonesia diharuskan melaksanakan putusan MK yaitu PSU di seluruh TPS,” Kata Aisyah saat menjadi narasumber di acara talk show di Radio Salsabilafm, Senin (28/10/2024).
Aisyah menjelaskan, ada beberapa upaya untuk tidak mengulang kejadian kelam tersebut. Di antaranya, memberikan pengetahuan kepada badan ad hoc di bawah yang menjadi garda terdepan dalam Pilkada 2024. Kemudian, peningkatan kapasitas, penguatan integritas dan etik badan ad hoc.
“Beberapa minggu ini kita mempunyai agenda memberikan informasi dengan mengundang narasumber dari pihak luar yang berkompeten,” jelasnya.
Sejauh ini, lanjut Aisyah, mulai dari perekrutan badan ad hoc, penetapan DPT hingga penetapan calon masih belum ada rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran administrasi.
“Hanya ada beberapa saran perbaikan. Bila ada masalah kita telaah dulu, apakah itu pelanggaran etik atau apa tapi sejauh ini sudah clear dan tidak ada masah,” paparnya.
Aisyah mengatakan, ad hoc harus merapikan administrasi seperti daftar hadir, C-hasil dan C-hasil salinan. Sebab, pada Pilkada ini KPU menggunakan Sirekap lagi.
“C-hasil salinan yang diberikan kepada KPU dan saksi harus sesuai angkanya. Kemudian juga administrasi surat suara yang terpakai dan tidak terpakai semoga saja terpisah pisah sehingga nanti kalau ada PSU tidak merepotkan,” katanya.
“Kami harap seluruh ad hoc di bawah laksanakan tugas dengan baik lakukan dengan berintegritas baik dan profesional sehingga minimalisir potensi sengkata PHP atau PSU. Kami meminta do’a kabupaten Sampang nihil PHP,” pungkasnya. (Mukrim)
