salsabilafm.com – Forum Aktivis 98 berkumpul menyuarakan kegelisahannya terhadap kualitas demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Mereka menyoroti mundurnya Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar baru-baru ini.
Salah satu aktivis 1998 Usman Hamid menyebutkan, fenomena mundurnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu sebagai kudeta demokrasi. Dia menduga, aktor utama dalam proses kudeta demokrasi ini ialah Jokowi.
“Ada aktor utama yang semacam melakukan kudeta demokrasi atau melakukan pengambilalihan kekuasaan secara semena-mena,” kata Usman di Jakarta, Selasa, (13/8/2024).
Mundurnya Airlangga, ujar Usman, merupakan fakta politik yang menunjukkan abnormalitas sirkulasi elite di Partai Golkar. Ketidaknormalan itu yang membuat demokrasi di Indonesia berada di titik nadir selama pemerintahan Jokowi.
Menurut dia, kemunduran demokrasi itu terlihat dari tiga pilar demokrasi yang kerap diintervensi Jokowi. Pilar pertama itu adalah partai politik. “Kasus Airlangga ini hanyalah puncak dari gunung es,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini.
Dia menyoroti kasus sejumlah pejabat partai politik yang disandera melalui kasus hukum. Misalnya, ucap Usman, kriminalisasi yang menyasar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Pilar demokrasi kedua, masyarakat sipil yang tidak memiliki kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Kemudian pilar ketiga, proses pemilihan umum yang sarat dengan intervensi dan kepentingan.
Jokowi, kata Usman, juga menggunakan aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi demi kekuasaan. Mulai dari instansi Polri, kejaksaan, MK, MA, hingga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
“Jadi kita berhadapan dengan satu proses kediktatoran yang nyata. Bisa saja Jokowi sekadar tidak ingin kehilangan privilesenya setelah tidak lagi berkuasa,” ujarnya. (*)
