salsabilafm.com – Kasus penyelundupan pupuk bersubsidi sebanyak 9,8 ton yang dikirim dari wilayah Kecamatan Sokobanah, Sampang menuju Madiun beberapa waktu lalu kini terus bergulir. Dengan kasus tersebut, masyarakat mempertanyakan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sampang.
Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sampang, Nurul Hayati berdalih bahwa KP3 tidak bisa mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan optimal lantaran terkendala anggaran.
“Karena tidak ada anggaran pada tahun ini, jadi tidak bisa mengawasi dengan baik,” katanya kepada salsabilafm.com, Selasa (22/4/2025).
Nurul menjelaskan, KP3 merupakan organisasi bentukan dari beberapa instansi terkai. Yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta), Disperindag, Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak(Dinsos P3A), Polres, dan Kodim 0828 yang diketuai oleh Setda Kabupaten Sampang.
“Beberapa instansi terkait yang dibentuk oleh Pemkab untuk mengawasi hal ini,” jelasnya.
Menurut dia, KP3 hanya berwenang dalam mencatat penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sampang melewati beberapa kios yang ada.
“Iya, kapasitas kami hanya itu. Kami tidak memiliki tim untuk penyelidikan dalam memeriksa penyelundupan atau penyelewengan pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Disinggung soal kasus penyelundupan pupuk yang terjadi, pihaknya mengaku baru mengetahui peristiwa itu beberapa hari lalu. “Karena semua kios penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat itu semua laporannya pasti benar,” tuturnya.
Diketahui, Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan pupuk bersubsidi dari Kecamatan Sokobanah menuju Madiun pada Kamis (3/4/2025) lalu.
Meski telah mengamankan sopir truk pengangkut, polisi belum bisa mengungkap pelaku utama sekaligus dalang dari kasus ini. (Syad)
