Kejari Sumenep Pulihkan Keuangan Negara Sebesar Rp2,8 Miliar Lebih

0

salsabilafm.comsalsabilafm.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mencatat pemulihan keuangan negara sebesar Rp2,8 miliar lebih dari sektor perdata dan tata usaha negara (Datun) sepanjang tahun ini. Capaian tersebut diraih melalui berbagai upaya pendampingan, pemberian pendapat hukum, serta penanganan perkara litigasi.

Kepala Kejari Sumenep Sigit Waseso mengungkapkan, bidang Datun telah memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep sebanyak enam kali.

“Kemudian juga kami telah memberikan legal opinion atau pendapat hukum kami. Jadi ada dua kepada Pemda Sumenep,” ujar Sigit, Senin (22/9/2025).

Sigit menambahkan, pihaknya juga menangani 167 Surat Kuasa Khusus (SKK) non-litigasi. “Sehingga pemulihan keuangan negara dari sektor bidang Datun sekitar Rp2.801.059.581,” katanya.

Tak sampai di situ, Kejari Sumenep telah menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep. “Capaian ini menjadi bagian dari komitmen Kejari Sumenep dalam memberikan pendampingan hukum dan menjaga keuangan negara tetap aman melalui jalur perdata dan tata usaha negara,” pungkas Sigit. (*)

Pasca Audiensi, 476 Guru Honorer Sumenep Akhirnya Diusulkan PPPK Paruh Waktu

0

salsabilafm.com – Ratusan guru honorer di Kabupaten Sumenep akhirnya mendapat kepastian setelah nasib mereka sempat menggantung dalam seleksi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Hasil audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, Selasa (23/9/2025), memastikan usulan tambahan akan diteruskan ke Kementerian PAN-RB.

“Alhamdulillah, Pak Kadis bersama BKPSDM sudah berkomitmen. Yang tidak tercover akan diusulkan ke Kemenpan RB,” ujar Moh. Abbas, perwakilan guru honorer.

Meski begitu, dia mengingatkan, jika janji tersebut tidak ditepati, guru honorer siap mempertimbangkan langkah berikutnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, meminta maaf kepada para guru. Agus mengaku tak bermaksud menelantarkan, namun hanya menyesuaikan kebutuhan.

“Di SD, misalnya, hanya butuh delapan guru. Tidak mungkin ada lebih. Karena itu, kami mencari solusi terbaik. Untuk formasinya mungkin sebagian di guru dan sebagian di teknis. Mudah-mudahan diterima kementerian,” katanya.

Agus menambahkan, proses administrasi dikebut agar segera tuntas. “Malam ini kita targetkan selesai. Untuk sementara ada 476 guru yang diusulkan,” terangnya.

Plt BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto, memastikan lembaganya siap menindaklanjuti setiap usulan dari Disdik sebagai OPD teknis. Sebab, kebutuhan guru ditentukan oleh Disdik.

“Tugas kami memproses dan meneruskan. Bupati sejak awal juga sudah menegaskan semua guru akan diperjuangkan. Kita harus optimis, karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi,” ujarnya.

Diketahui, gerakan ini muncul karena dari total 2.119 guru honorer, hanya 1.621 orang yang diusulkan masuk formasi PPPK Paruh Waktu. Sementara sebanyak 476 guru tidak tercover.

Akhirnya mereka mendesak agar seluruh tenaga honorer dapat diperjuangkan tanpa ada yang tertinggal. (*)

Presiden Prancis Emmanuel Macron Resmi Akui Palestina

0

salsabilafm.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina, sebuah langkah bersejarah yang langsung memicu gelombang dukungan serupa dari sejumlah negara Barat.

Dilansir dari CNBC, dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB mengenai solusi dua negara untuk Palestina di Markas Besar PBB, New York, Senin (22/9/2025) waktu setempat, Macron menyerukan diakhirinya perang yang telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi rakyat Palestina.

“Waktu untuk perdamaian telah tiba, ketika kita hanya berjarak beberapa saat dari kehilangan kesempatan itu selamanya,” tegas Macron.

Meski begitu, Macron menegaskan bahwa Prancis belum akan membuka kedutaan besar untuk Palestina sebelum dua syarat terpenuhi, yakni gencatan senjata penuh di Gaza dan pembebasan seluruh sandera.

Langkah Prancis itu disambut meriah oleh Otoritas Palestina. Delegasi Palestina menyebutnya sebagai keputusan “bersejarah dan penuh keberanian.”

Selain Prancis, pengakuan terhadap Palestina juga diumumkan pada hari yang sama oleh Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah mengumumkan pengakuan pada Mei lalu, sementara Swedia lebih dulu mengambil langkah serupa sejak 2014. Macron menyebut sejumlah negara lain seperti Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, Monako, dan San Marino juga ikut bergabung mengakui Palestina.

Namun, keputusan itu mendapat tentangan keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan mengizinkan terbentuknya negara Palestina. Bahkan, sejumlah anggota kabinet garis kerasnya mengancam akan mencaplok Tepi Barat sebagai upaya menutup jalan menuju negara Palestina.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, juga mengecam langkah tersebut. “Israel akan mengambil tindakan. Mereka tidak sedang mempromosikan perdamaian. Mereka mendukung terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan agar dunia tidak gentar menghadapi ancaman balasan dari Israel. “Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh risiko retaliasi,” ujarnya dalam wawancara dengan AFP.(*)

Resmi, Mahfud MD Bersedia Gabung Komite Reformasi Polri

0

salsabilafm.com – Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku menerima tawaran untuk bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang tengah dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud menyampaikan hal itu usai bertemu dan berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Selasa (16/9/2025) pekan lalu.

“Dari diskusi itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam Tim Reformasi Polri,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/9/2025).

Mahfud menegaskan, kesediaannya terlibat sebagai bentuk kontribusi bagi negara, meski belum menjelaskan posisi yang akan diembannya. Dia menilai ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam reformasi Kepolisian, yakni aturan, aparat, dan budaya.

Menurutnya, aspek kultur menjadi hal yang paling mendesak untuk diperbaiki. “Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Aturan sudah ada di undang-undang, tapi kulturnya buruk. Kesan masyarakat kalau polisi itu memeras, membeking, tidak ada meritokrasi. Orang baik sulit mendapat jabatan kalau tidak dekat dengan pimpinan atau membayar,” kata Mahfud.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, membenarkan ajakan kepada Mahfud MD untuk masuk dalam Komite Reformasi Kepolisian.

“Sekarang sedang berproses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).

Prasetyo menuturkan, pembentukan Komite Reformasi Kepolisian bertujuan melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Dia menyebut langkah ini menunjukkan kepedulian Presiden terhadap keberlangsungan dan profesionalitas Korps Bhayangkara.

“Tentunya kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian, tetapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan. Itu hal biasa bagi seluruh institusi,” tambahnya.

Prasetyo memastikan, tim Komite Reformasi Kepolisian akan segera diumumkan setelah Keputusan Presiden disahkan. “Tunggu, Insya Allah dalam minggu ini. Sedang disusun (Keppres),” pungkas Prasetyo. (*)

Kasus 19 Proyek Rehab dan RKB: Kejari Sampang Periksa 50 Orang, Termasuk Kepala Dispendik

salsabilafm.com – Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Sampang, Moh. Fadeli, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penyelewengan 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) tahun 2024 senilai total sekitar Rp 7 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sampang, I Gede Hari Wibowo, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap jajaran pejabat Dispendik.

“Ya, kami telah memeriksa sekitar 50 orang yang terlibat, termasuk kepala
dinas, kabid, dan staf Dispendik,” ujarnya kepada salsabilafm.com, Selasa (23/9/2025).

Koprs Adhiyaksa ini menemukan adanya indikasi dugaan penyelewengan dana yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk proyek rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di 19 SMP negeri maupun swasta.

“Kami sudah turun langsung ke lokasi. Saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan. Kami juga akan memanggil ahli untuk memastikan apakah benar ada penyelewengan atau proyek fiktif,” tambahnya.

Meski demikian, Kejari Sampang belum menetapkan tersangka, karena masih mengumpulkan barang bukti dan unsur pidana.

“Semua yang dipanggil statusnya masih saksi. Jadi tunggu hasil penyidikan berikutnya,” katanya.

Terpisah, Kepala Dispendik Sampang, Moh. Fadeli, membenarkan dirinya telah menjalani pemeriksaan.

“Iya, memang benar. Saya, Kabid SMP, dan beberapa staf sudah diperiksa,” singkat Fadeli. (Syad)

575 KPM di Bangkalan Terima Bansos Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2025

0

salsabilafm.com – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyerahkan secara simbolis bantuan sosial Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Geger, Selasa (23/9/2025).

Lukman menjelaskan, bantuan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk Kabupaten Bangkalan, bantuan senilai Rp1,5 juta akan disalurkan kepada 575 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di enam kecamatan, yakni Kecamatan Geger, Kokop, Arosbaya, Klampis, Blega, dan Burneh.

“Bantuan ini ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai modal usaha. Kami berharap masyarakat penerima bisa lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraannya,” ujar Lukman.

Dia menjelaskan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan pada 2018 mencapai 18,66 persen. Angka tersebut tergolong tinggi di Jawa Timur sehingga menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk menurunkannya.

Lukman menambahkan, berkat berbagai upaya yang dilakukan, pada 2025 angka kemiskinan ekstrem di Bangkalan berhasil turun sebesar 0,41 persen. “Kami akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Bangkalan,” tegasnya.

Selain bantuan sosial stimulan, salah satu upaya Pemkab Bangkalan ke depan adalah melaksanakan program bantuan sosial produktif bagi masyarakat tidak mampu sebagai langkah pemberdayaan ekonomi. “Dengan langkah ini kami berharap masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya. (*)

Dumpn Truck Timpa Rumah Warga di Bangkalan, 2 Bocah Meninggal di Kamar

0

salsabilafm.com – Dua bocah kakak beradik yang sedang tertidur pulas di kamar rumahnya di Desa Bunajih, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, meninggal dunia usai kamarnya ditabrak truk muatan pasir.

Kasi Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama mengatakan, kejadian bermula saat dump truk dengan pelat nomor M 8620 UH yang dikendarai oleh AA (50), warga Kecamatan Socah, Bangkalan, hendak mengirim pasir ke wilayah Labang.

“Kejadiannya dini hari tadi, jadi truk itu mau kirim pasir,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Dijelaskannya, kontur jalan di lokasi cukup licin dan menanjak. Jalan di tempat tersebut memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan permukaan rumah warga.

Bahkan, beberapa atap rumah warga tingginya sama dengan permukaan jalan. Diduga, truk dengan muatan penuh itu tak mampu melintasi jalan tersebut. Apalagi, kondisi jalan menanjak dan menikung. Akibatnya, truk mundur hingga jatuh ke rumah warga.

“Jadi truk tidak bisa menanjak dan mundur terus sampai jatuh ke rumah warga,” imbuhnya.

Truk itu jatuh tepat di kamar yang sedang digunakan tidur oleh DNA (10) dan adiknya, KAA (5). Akibatnya, reruntuhan bangunan, pasir dan badan truk mengenai tubuh korban.

“Dua korban sempat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, lalu meninggal dunia,” jelas Agung.

Kini, polisi telah menahan sopir truk untuk mendalami kasus ini. Badan truk juga dievakuasi dari lokasi itu.

“Untuk pengemudi truk kami amankan dan masih diperiksa oleh Unit Gakkum Sat Lantas Polres Bangkalan,” pungkasnya. (*)

Ousmane Dembele Raih Ballon d’Or 2025, PSG Sapu Bersih Penghargaan Bergengsi

0

salsabilafm.com – Penyerang sayap Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembele, resmi menyabet gelar Ballon d’Or 2025 pada malam penganugerahan yang digelar di Theatre du Chatelet, Paris, Senin (22/9/2025) waktu setempat.

Dembele berhasil mengungguli Lamine Yamal (Barcelona) yang menempati posisi kedua dan rekan setimnya, Vitinha (PSG), di peringkat ketiga. Hal ini diumumkan melalui laman resmi UEFA, Selasa (23/9/2025).

Keberhasilan Dembele tak lepas dari kontribusinya bersama PSG pada musim 2024/2025. Ia sukses mengantarkan Les Parisiens menyapu bersih gelar domestik (Liga Prancis, Piala Prancis, dan Piala Super Prancis), serta menorehkan sejarah dengan meraih gelar Liga Champions pertama PSG usai mengalahkan Inter Milan di partai final.

Secara individu, pemain berpaspor Prancis tersebut mencatatkan 53 penampilan, mencetak 35 gol dan 16 asis dari total 3.488 menit bermain di berbagai kompetisi.
Selain Ballon d’Or, sejumlah penghargaan bergengsi lainnya juga diumumkan, di antaranya:

Piala Kopa (pemain muda terbaik): Lamine Yamal (Barcelona/Spanyol) – tampil 55 laga dengan 18 gol dan 25 asis.

Piala Yashin (kiper terbaik): Gianluigi Donnarumma (Manchester City/Italia).

Piala Gerd Muller (top skor): Viktor Gyokeres (Arsenal/Swedia) – mencetak 63 gol saat membela Sporting CP musim lalu.

Piala Johan Cruyff (pelatih terbaik): Luis Enrique (PSG/Spanyol).

Tim Tahun Ini: PSG (Prancis).

Dengan hasil ini, PSG menegaskan dominasinya di panggung sepak bola Eropa, baik di level klub maupun individu. (*)

Menkeu Purbaya: Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank Mulai Berdampak

0

salsabilafm.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank nasional mulai menunjukkan hasil nyata.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (23/9/2025), Purbaya mencontohkan efektivitas kebijakan itu melalui keluhan pengacara kondang Hotman Paris terkait bunga deposito yang turun.

“Pak Hotman Paris protes sama saya. Waktu memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, katanya rugi. Memang itu tujuan saya, biar dia belanja lagi supaya ekonomi jalan,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Purbaya menegaskan penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial bukan diarahkan pada proyek pembangunan tertentu, melainkan untuk meningkatkan likuiditas, menurunkan biaya dana (cost of fund), serta mendorong pertumbuhan kredit, konsumsi, investasi, dan multiplier effect terhadap perekonomian.

“Cerita Pak Hotman itu justru konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” kata Purbaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana Rp200 triliun ditempatkan di lima bank, yakni masing-masing Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI; Rp25 triliun di BTN; serta Rp10 triliun di BSI.

Adapun bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), dengan tenor enam bulan yang dapat diperpanjang. Dana tersebut tidak dapat digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

Purbaya menambahkan, posisi kas pemerintah di bank sentral masih sangat memadai sehingga ia optimistis inisiatif ini bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara maupun perbankan. (*)

Inspektorat Sampang Ingatkan Kades Jangan Main-Main dengan Pajak

salsabilafm.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang memberikan peringatan tegas kepada Kepala Desa (Kades) agar tidak bermain-main dengan pajak proyek.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Ariwibowo Sulistyo, mengatakan, pihaknya kerap menemukan modus kecurangan pajak di desa-desa, khususnya terkait pajak material pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

“Modus seperti ini sering kita jumpai. Desa mencatat ada potongan pajak material yang dibeli, tetapi pajaknya tidak disetorkan ke kas negara,” ujarnya kepada salsabilafm.com, Senin (23/9/2025).

Menurut dia, jika praktik tersebut dibiarkan dan terjadi di banyak desa, kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah.

“Kalau dikalkulasikan di seluruh desa di Sampang, jumlahnya luar biasa, bisa sampai miliaran rupiah. Maka kepada Klebun (Kades), tolong jangan main-main dengan hal ini,” tegasnya.

Ariwibowo berharap pemerintah desa di Sampang dapat mengelola keuangan negara secara baik dan transparan.

“Jika benar-benar dikelola dengan baik, maka pembangunan Kabupaten Sampang akan semakin maju,” pungkasnya. (Syad)